Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Puluhan ribu orang Kepulauan Marshall tak bisa ikut pemilu 2019

Anggota kepolisian membuka kotak berisi surat suara dari warga Kepulauan Marshall yang tinggal di Amerika Serikat saat pemilu 2015. – RNZI/Marshall Islands Journal

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Majuro, Jubi – Upaya terakhir untuk memulihkan metode pemungutan suara lewat pos, dalam pemilihan nasional Kepulauan Marshall bulan depan telah gagal.

Perdebatan sengit nan berkepanjangan, mengenai apakah hampir 30.000 orang Kepulauan Marshall yang berada di luar negara itu, bisa berpartisipasi dalam pemilu melalui pemungutan suara lewat pos, rampung Selasa kemarin (29/10/2019), ketika Mahkamah Agung Kepulauan Marshall menolak mosi mendesak yang diajukan, untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang juga diambil Mahkamah Agung pada awal Oktober lalu.

Dalam putusan sebelumnya, ditetapkan bahwa meskipun UU 2016-2018 Nitijela (parlemen) itu tidak konstitusional, karena telah merampas hak pilih dari mereka yang hanya dapat memilih lewat pos tanpa menawarkan opsi alternatif, waktunya terlalu sempit hingga hari pemilu, 18 November, untuk bisa menerapkan sistem ini lagi. Mahkamah Agung mengambil keputusan bahwa prosedur ini, mungkin akan kembali berlaku setelah pemilu tahun ini.

Evelyn Konou dan Anna Lehman, dua warga negara Kepulauan Marshall yang tinggal di Amerika Serikat, telah mengajukan satu dari dua tuntutan hukum menentang larangan Nitijela awal tahun ini. Keduanya meminta Mahkamah Agung, melalui pengacara mereka Tiantaake Beero-Sexton, untuk mempertimbangkan kembali keputusannya membolehkan pengubahan ini setelah 18 November.

Loading...
;

Mahkamah Agung kemarin berkata bahwa putusannya yang terkini itu masuk akal, karena tidak ada cukup waktu bagi pemerintah untuk mengembangkan proses pemungutan suara alternatif, setelah penerbitan putusan Mahkamah Agung 9 Oktober lalu, dan sebelum pemilu nasional yang akan diadakan 18 November.

Diperkirakan 30.000 orang Kepulauan Marshall tinggal di AS. Jumlah surat suara dari orang Kepulauan Marshall di luar negeri selang pemilu 2011 dan 2015 terus meningkat. Pemilu 2019 akan menjadi yang pemilu pertama, sejak dimulainya pemerintah konstitusional negara itu 40 tahun yang lalu, dimana tidak ada opsi bagi warga negara Kepulauan Marshall yang di luar negeri untuk memilih.

“Hanya ada sekitar enam minggu yang tersisa bagi pemerintah, untuk menentukan berbagai metode pemungutan suara alternatif yang bisa digunakan, untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung,” tegas Mahkamah Agung, menambahkan bahwa pemilu akan dilaksanakan tiga minggu lagi. (RNZI)


Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top