Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Quo vadis festival budaya Papua?

Diskusi bertajuk “Mau Dibawa Kemana Festival Budaya Papua”, yang digelar Jubi di salah satu hotel di Abepura, Rabu (24/7/2019) – Jubi/Roy Ratumakin

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Kementerian Pariwisata menetapkan 100 kelender wisata 2019 di 34 provinsi di Indonesia. Hanya Festival Munara Wampasi di Biak dan Festival Budaya Lembah Baliem di Jayawijaya untuk Provinsi Papua.

Beberapa kriteria disebutkan seperti komitmen kepala daerah, apakah pariwisata menjadi prioritas, nilai kreativitas dari destinasi yang dikembangkan, komunikasi, dan nilai jual.

Sedianya Papua dengan penduduk 300-an suku dan bahasa daerah, menjadi salah satu daya tarik pesta budaya selain ukiran Asmat dan Lembah Baliem.

Hal tersebut dianggap penting untuk didiskusikan sehingga Jubi berinisiatif menggelar diskusi bertajuk “Mau Dibawa Kemana Festival Budaya Papua”, di salah satu hotel di Abepura, Rabu (24/7/2019).

Loading...
;

Dalam diskusi yang dihadiri sejumlah pihak dikemukakan tentang festival yang dilakukan pemerintah daerah. Kini pergelaran festival diserahkan kepada pihak ketiga atau EO (event organizer), dan EO ditunjuk pemerintah pusat.

Seorang peserta diskusi, Zanti Noriwari, mencontohkan Festival Teluk Humbolt yang belum masuk agenda nasional. Dia menyarankan agar festval ini memiliki nilai “jual” dan tidak hanya fokus di Kota Jayapura.

Noriwari juga menyoroti Festival Danau Sentani (FDS). Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak menghelat FDS tahun ini karena banjir bandang 16 Maret 2019, yang meluluhlantakkan daerah yang dipimpin Mathius Awoitauw itu.

Zanti berpendapat bahwa musibah 16 Maret bukan alasan satu-satunya, melainkan PON 2020. Kabupaten Jayapura disebut fokus pada penataan infrastruktur sebagai tuan rumah PON 2020, dan pariwisata menjadi leading sector ekonomi.

“Harapannya ada multiefek dari kegiatan tersebut,” ujar Noriwari.

Penunjukan EO dari luar juga menjadi persoalan ketika sumber daya manusia (SDM) lokal masih tersedia. Belajar dari tahun sebelumnya, FDS dinilai tidak kreatif dan monoton, karena tidak mengutamakan kearifan lokal masyarakat.

“Sebenarnya selama ini EO-nya dari pemda sendiri. Selama ini dalam mencomot item-item. Secara harga (pemerintah) pusat yang mempermainkan harga. Dari pusat tinggi ditawar sampai harga terendah,” kata peserta diskusi lainnya, Vica Sera.

Sedangkan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, Camellia Ondikleo, menyoroti budaya lokal. Menurutnya budaya lokal harus benar-benar diangkat. Agenda sudah ditetapkan dan dilakukan promosi.

“Tujuannya untuk ada peningkatan ekonomi. Ada peredaran uang. Bagaimana pemerintah mempersiapkan masyraakat,” ujarnalya.

Kunjungan wisatawan ke Jayapura menurut Salim dari PHRI masih minim. Kunjungan tidak berdampak pada perhotelan (ekonomi). Dia mengatakan efek PON diperkirakan pengunjung sekitar 32 ribu.

Standar hotel bintang 3 di Papua terbatas. Di Papua tidak pernah diadakan klasifikasi perbintangan (hotel), sehingga diharapkan dapat mendorong sertifikasi ke Pemerintah Provinsi Papua.

Pembatik khas Port Numbay, Mama Ibo, menyebutkan hak paten batik lokal mahal tetapi pemerintah tidak menggunakan produk lokal. Setidaknya 6.000 orang sudah dibina untuk kerajinan batik lokal, tetapi tidak berkembang. Anak Papua pernah menjuarai lomba batik, tetapi tidak ada pembinaan.

Pembatik Port Numbay, Jimmy Afaar, menilai bahwa pemerintah hanya umbar janji. Pasalnya perajin batik tidak diberdayakan dan tidak ada bantuan untuk mengembangkan kreativitas mereka.

“Sekarang batik Papua sudah dikenal di luar Papua karena punya cerita,” katanya.

Natan Pahabol, anggota DPR Papua memandang bahwa perlu adanya regulasi untuk mengakomodir kepariwisataan dan pekerja seni. Dengan demikian masyarakat lokal dapat diakomodir dan diperkuat oleh regulasi, baik perturan daerah provinsi (perdasi), maupun peraturan daerah khusus (perdasus).

“Potensi kita hebat, namun belum diangkat. Berharap Dispar buat draft perdasi atau perdasus. Untuk mengakomodir semuanya. Juga dari DPR buat perdasi tentang budaya dan seni,” ujarnya.

Rudy Mebri dari Dewan Kesenian Papua menyebutkan bahwa budaya Papua tidak bisa dibuat main-main. Soal pariwisata misalnya, pariwisata adalah teras dalam rumah itu. Kepala-kepala daerah harus menjadikan pariwisata menjadi misi prioritas.

“Perlu diskusi khusus untuk itu. Kalau tidak, akan ketinggalan  dengan semua yang ada. Jika tifa naik dan jatuh, maka aturan harus ditegakkan. Harus ada pembayaran denda adat. Warna kebesaran Jayapura hitam dan merah. Dan tanah merah ditambah putih,” katanya.

Pondok-pondok atau home stay harus sesuai kearifan lokal. Papua sedianya berkiblat pada Raja Ampat, yang pariwisatanya lebih maju. Pariwisata berbasis budaya, lingkungan, dan alam harus dipertahankan.

Theo Yepese dari Sanggar Honong berbicara tentang festival. Menurut Yepese, ketika melibatkan pihak ketiga, maka yang terjadi adalah perhitungan untung-rugi. Dia mencontohkan FDS yang sudah sepuluh kali dihelat tapi dianggap belum berdampak pada masyarakat lokal.

“Saran jangan bawa orang Jakarta yang urus festival. Gunakan anak-anak dari sini. Juga mama-mama yang jual noken. Mungkin perlu pendampingan penjualan,” katanya.

Keterlibatan pihak ketiga juga perlu diperhatikan. Hal dilakukan agar tetap menonjlkan budaya asli Papua, dan bukan budaya dari luar.

“Sekarang bahas mulai punah. Seni punah. Tiket dibeli, dengan uang itu untuk membangun kampung. Untuk di Papua festival diperbaiki untuk perbaikan kebudyaan orang Papua,” katanya. (*)

Editor: Jean Bisay

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top