Raih WTP lagi, Pemkab Jayawijaya berupaya lebih baik lagi

Raih WTP lagi, Pemkab Jayawijaya berupaya lebih baik lagi

Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ikut apel pagi-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Kabupaten Jayawijaya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, 15 Mei 2019 untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018.

Atas capaian itu, Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengaku jika pemerintah daerah merasa bersyukur, karena Jayawijaya empat kali berturut-turut meraih WTP.

“Artinya kita telah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang tentang penyelenggara keuangan negara. Oleh karena itu, harapan kami ke depan tetap pertahankan ini bahkan bila perlu ke depan selalu jauh lebih baik dari yang sekarang,” kata Walilo kepada wartawan di kantor bupati, Senin (20/5/2019).

Atas apa yang telah dicapai, dia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama tim anggaran Pemda, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah membantu kerjasama sehingga bisa mencapai opini WTP ke empat kalinya.

Meski begitu kata Walilo, bukan berarti WTP yang diraih seluruhnya baik, ada satu dua catatan yang diberikan BPK yang harus ditindaklanjuti.

“Secara rinci tidak bisa disampaikan, tetapi tidak berarti 100 persen tidak ada kesalahan. Ada yang harus kita setor yang nilainya tidak terlalu material, tetapi ada juga perbaikan administrasi yang harus kita selesaikan dalam waktu 60 hari,” ujarnya.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018, kepada 10 kabupaten/kota di Papua.

“Puji Tuhan, laporan pemeriksaan ini dapat kami serahkan kepada Ketua DPRD dan juga kepala daerah. Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan cacatan atas laporan keuangan,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang di Jayapura, Rabu (15/5/2019).

Ia tekankan, pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

Lanjutnya, opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD.

Dengan penyerahan LKPD ini, sesuai undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masih adanya permasalahan utama yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yaitu, kas di bendara pengeluaran belum tertib, belanja belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan aset dan persediaan belum tertib,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)