Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rakyat jangan terprovokasi isu wilayah operasi Freeport

Ilustrasi tambang Freeport – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua, Pdt Nikolaus Degey berharap warga tiga kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Mimika, Papua, tidak terprovokasi dengan terprovokasi isu yang menyatakan wilayah operasi PT Freeport Indonesia telah melewati batas wilayah Kabupaten Mimika. Ia menegaskan isu itu tidak benar.

Hal itu disampaikan oleh Pdt Nikolaus Degey kepada jurnalis Jubi pada Minggu (15/12/2019). “Ada yang bilang operasi PT Freeport [Indonesia] telah memasuki wilayah kabupaten lain. Itu tidak benar,” kata Pdt Nikolaus Degey.

Wilayah operasi PT Freeport Indonesia meliputi wilayah tambang dan kawasan pelabuhan, seluruhnya berada di Kabupaten Mimika. Pada 1973, Freeport memulai penambangan terbuka, dan menjadikan wilayah tambang Freepot Indonesia sebagai tambang emas terbuka terbesar di dunia.

Seiring perkembangan teknologi, Freeport beralih dan memilih penambangan bawah tanah. Aktivitas penambangan bawah tanah Freeport yang tidak terlihat itu menimbulkan spekulasi bahwa wilayah operasi PT Freeport Indonesia telah melewati batas wilayah Kabupaten Mimika. Spekulasi itu berkembang luas di tiga kabupaten yang berbatasan dengan Mimika, yaitu Puncak Jaya, Paniai, dan Intan Jaya.

“Kami imbau masyarakat kabupaten Puncak Jaya, Paniai, dan Intan Jaya tidak terprovokasi. Karena yang bicara [isu] itu bisa mengorbankan masyarakat,” kata Pdt Nikolaus Degey.

Loading...
;

Ia menegaskan isu bahwa wilayah operasi PT Freeport Indonesia telah melewati batas wilayah Kabupaten Mimika tidak benar. Ia juga mengingatkan, seandainya wilayah operasi PT Freeport Indonesia pada masa mendatang melewati batas wilayah Kabupaten Mimika, hal itu tidak akan mengubah kehidupan masyarakat di kabupaten tetangga Mimika.

Pdt Nikolaus Degey mengingatkan, masyarakat kabupaten tetangga Mimika justru bisa menjadi korban dari aktivitas pertambangan, mengalami berbagai dampak yang dialami masyarakat Kabupaten Mimika. Suku Amungme dan Suku Kamoro menjadi masyarakat adat yang paling terdampak dari aktivitas PT Freeport Indonesia. “Saya kira itu juga yang akan terjadi [jika wilayah operasi PT Freeport Indonesia melewati batas wilayah Kabupaten Mimika],”ungkapnya.

Pdt Nikolaus Degey meminta pihak yang menyebarkan isu wilayah operasi Freeport itu berhenti memprovokasi masyarakat di Puncak Jaya, Paniai, dan Intan Jaya. Ia menyatakan lebih baik pihak yang menyebarkan isu wilayah operasi Freeport itu menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya, daripada memicu konflik yang ujung-ujungnya mengorbankan masyarakat.

Anggota DPR Papua kursi pengangkatan periode 2014 – 2019 yang juga Ketua Dewan Adat Paniai, John NR Gobai mengatakan isu wilayah operasi PT Freeport Indonesia itu harus diselesaikan sebelum membicarakan pemekaran provinsi atau pemekaran kabupaten di Papua. Hal itu penting untuk memastikan pemekaran tidak akan menimbulkan sengketa wilayah yang dilatarbelakangi kepentingan untuk mendapatkan bagi hasil kegiatan tambang Freeport.

Gobai menyatakan pihak perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah harus duduk bersama. Pemerintah juga harus memberi jaminan masa depan bagi masyarakat.

“Kalau saya di tanya, selesaikan masalah pertambangan dan hak ulayat  warga sekitar pertambangan dulu. [Jika] perusahaan [telah] selesai [menambang semua potensi mineral di wilayah operasinya, mereka] akan pergi. Masyarakat tidak akan pergi, mereka akan tinggal. Jadi harus ada jaminan [bagi mereka],”ungkap Gobai.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top