Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rakyat mana yang menginginkan Provinsi Papua Selatan?

Salah seorang intelektual Marind, Harry Ndiken – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

“Selama ini orang berbicara pemekaran dengan alasan atas permintaan rakyat. Saya mau tanya, rakyat yang mana? Jangan sampai pemekaran dilakukan, setelah itu kehidupan OAP menjadi lebih sengsara.”

MENYEBUT nama Harry Ndiken, salah seorang tokoh intelektual Marind, tidaklah asing bagi masyarakat di seantero Kabupaten Merauke. Dari kritikan tajamnya, menyedot perhatian. Apalagi berbicara tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, pasti sosok ini selalu melakukan ‘perlawanan’ dengan statement kontra.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke membahas tindak lanjut dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian,  terkait pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Selatan, sejumlah komponen terkait dihadirkan.

Selain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Daniel Pauta, juga tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), perwakilan pemuda, serta intelektual Marind.

Loading...
;

Pertemuan dimaksud dipimpin Ketua Sementara DPRD Merauke, Beny Latumahina didampingi wakil ketua, Marotus Solikah. Sejumlah pihak diberikan kesempatan menyampaikan argumentasi.

Salah satunya adalah dari intelektual Marind, Harry Ndiken.

“Bicara pembentukan PPS, saya justru melihatnya ke depan. Bagaimana ketika Merauke telah menjadi kota dan Provinsi Papua Selatan. Kira-kira orang asli Papua dikemanakan semua,” tanya dia.

Contoh nyata saja, dalam ruangan terhormat DPRD Merauke sekarang, berapa orang asli Papua yang duduk? Juga jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) OAP di lingkungan Pemkab Merauke. Dari data yang dimilikinya, jumlah OPA ASN tidak sampai 1000 orang.

“Kita harus memikirkan bersama ke depan ketika daerah ini telah dimekarkan. Jangan sampai kita terus bersemangat, namun ujung-ujungnya saat provinsi dan kota sudah jalan, mengimpor banyak non-Papua dari luar daerah. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan OAP,” katanya.

Sekali lagi harus dihitung baik pemekaran ini, agar jangan sampai datang tenaga-tenaga dari luar yang telah memiliki kemampuan. Lalu nantinya OAP menjadi penganggur.

“Bukan saya anti pemekaran, tetapi harus dibicarakan baik. Sehingga semua itu benar-benar mengakomodir tingkat kesejahteraan orang asli,” pintanya.

Selama ini orang berkoar-koar kalau pemekaran adalah permintaan rakyat.

“Saya mau tanya rakyat mana yang meminta pemekaran. Coba sebutkan. Jangan kita mengatasnamakan rakyat, tetapi kemudian mereka menderita karena adanya pemekaran,” katanya.

Berbicara pemekaran, harus benar-benar untuk menyejahterakan rakyat. Tidak sekedar berkoar-koar memberikan dukungan.

“Selama ini orang bicara pemekaran tidak lain sebagai rentan kendali pelayanan. Buktinya mana, sekarang juga pelaksanaannya nol kok,” tegas Harry.

Provinsi Papua Selatan bukan produk instan

Tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze – Jubi/Frans L Kobun

Tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, memberikan apresiasi kepada DPRD Merauke atas langkah cepat yang diambil. Sehingga hari ini dialog dilangsungkan, sehubungan dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS).

Saat ini, ada pekerjaan besar sedang bergulir yakni pembentukan PPS setelah pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tito Karnavian.

“Saya ingin menjelaskan secara detail agar jangan sampai ada pandangan bahwa restu pembentukan PPS, karena pertemuan 61 tokoh Papua dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Jakarta. Sesungguhnya bukan. PPS adalah restu 17 tahun dari penantian panjang sejak 2002 hingga 2019,” katanya.

Jadi kalau ada anggapan yang selalu menanggapi bahwa PPS untuk menutupi rasis, sebenarnya tidak. Itu di luar rasis maupun yang dilakukan tim 61 ketika dialog bersama Jokowi.

“Kita berjuang sejak tahun 2002 silam. Olehnya, semua harus tahu bahwa Provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke, bukan produk instan dari keterpaksaan politik negara,” tegasnya.

Provinsi Papua Selatan terjadi karena Firman Tuhan, “Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tak akan dicabut dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka.”

“Bagi kami, kawasan Papua Selatan berdiri di atas landasan amanat yang telah ditanamkan Tuhan kepada kami sebagai pewaris sepanjang abad. Kami tak akan dicabut siapapun dengan dalih apapun, apalagi membatalkan. Kami bukan penumpang di tanah Papua Selatan. Kami adalah pewaris,” ungkapnya.

Hanya dialog dari enam dusun yang dilakukan secara internal yakni orang Marind, Muyu, Wambon, Awyu, Mappi, dan Asmat.

“Kami saja yang bicara. Di luar itu, kami tak menjadi subordinasi untuk suku lain. Kami pewaris bukan subordinasi. Kami tak tinggal di tanah kontrakan dan tanah pinjaman. Tetapi tanah anugerah vertikal dari Tuhan untuk leluhur sampai turunannya,” ungkap dia.

Jhon Gluba kembali menegaskan sudah dua kali PPS mendapatkan amanat presiden (Ampres). Jadi, ini bukan instan. Pembentukan PPS telah mengikuti alur dan prosedur.

Saat Barnabas Suebu masih menjabat sebagai Gubernur Papua, telah ada rekomendasi dapatkan juga dari DPRP maupun MRP. Dengan demikian, semua persyaratan telah lengkap.

Dalam kesempatan itu, Jhon Gluba meminta dibentuk panitia khusus (pansus). Sekaligus membahas tentang pemindahan ibu kota Merauke, termasuk semua cakupan wilayah pemindahan ibu kota provinsi. (*)

Editor:Yuliana Lantipo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top