Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara di Mamteng bisa dipimpin KPU Papua

Ilustrasi Kantor KPU Papua – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hingga H-9 pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 pada 17 April, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah belum juga memiliki komisioner. Komisi Pemilihan Umum Papua mulai menyiapkan diri untuk mengambil alih dan memimpin rapat pleno penghitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2019 di tingkat kabupaten Mamberamo Tengah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) menjadi satu-satunya KPU di Papua yang belum memiliki komisioner, sehingga tidak bisa menjalankan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum 2019. KPU RI belum menetapkan dan melantik para komisioner KPU Mamteng, karena proses seleksi komisioner KPU Mamteng masih menjadi sengketa di pengadilan dan sedang menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung.

Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan KPU Papua telah siap untuk menjalankan wewenang KPU Mamteng menyelenggarakan pemungutan maupun rapat pleno penghitungan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Mamteng. “KPU Papua akan melaksanakan semua tahapan, jika komisioner KPU Mamteng belum terisi,” kata Tarwinto kepada Jubi, Senin (8/4/2019).

Hingga Senin, KPU RI belum memberikan petunjuk lebih rinci terkait apakah KPU Papua yang akan menyelenggarakan rapat pleno penghitungan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Mamteng. Akan tetapi, KPU Papua berpegang kepada Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengacu Pasal 555 UU itu, jika KPU Mamteng tidak dapat menyelenggarakan rapat pleno penghitungan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Mamteng, maka rapat pleno itu akan diselenggarakan dan dipimpin KPU Papua.

Loading...
;

“Sebenarnya tidak perlu petunjuk KPU RI, karena UU sudah jelas mengamanatkan. Itu saja yang dijadikan pedoman,” ujar Tarwinto.

Pekan lalu, Ketua KPU Papua, Paskalis Kossay menyatakan belum dapat memastikan kapan kekosongan komisioner KPU Mamteng berakhir, lantaran sengketa hukum proses seleksi komisioner tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. “Informasi yang saya terima, jangka waktu kasasi bisa berbulan-bulan bahkan hingga satu tahun,” kata Kossay. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top