Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ratusan kepala kampung menangkan gugatan melawan Bupati Puncak Jaya

Ilustrasi ibu kota Kabupaten Puncak Jaya beberapa tahun lalu – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sebanyak 125 kepala kampung di Puncak Jaya memenangkan gugatan yang ditujukan pada Bupati pasca pemberhentian sepihak melalui Keputusan Bupati Puncak Jaya nomor 188.45/95/KPTS/2018 tertanggal 22 Juni 2018.

Anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Puncak Jaya, Tolikara dan Puncak, Yunus Wonda menyebut, keputusan ini sekaligus menjadi peringatan pada kepala daerah agar tak asal memberhentikan kepala kampung tanpa alasan dan prosedur yang jelas.

“Ini peringatan terhadap para bupati lain di Papua agar tidak memberhentikan kepala kampung sesuka hati, tanpa dasar hukum yang kuat,” kata Yunus Wonda kepada Jubi, Selasa (19/11/2019).

Kasus ini berawal saat 125 kepala kampung di Puncak Jaya diberhentikan melalui Keputusan Bupati Puncak Jaya. Mereka kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Majelis Hakim PTUN Jayapura mengabulkan permohonan para penggugat dan memerintahkan Bupati Puncak Jaya mencabut Keputusan Bupati Puncak Jaya.

Loading...
;

Namun Bupati menolak keputusan tersebut. Bupati kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar.  Namun, putusan PTTUN Makassar menguatkan putusan PTUN Jayapura sebelumnya. Tak menyerah tergugat mangajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA melalui putusannya nomor 367/K/Tun/2019 tertanggal 26 September 2019, menolak permohonan kasasi tergugat.

Wonda juga mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh ratusan kepala kampung di Puncak Jaya yang diberhentikan sepihak. Katanya, ini menandakan para kepala kampung tersebut bijaksana menyikapi masalah yang mereka hadapi, meski mereka tahu masa jabatannya baru berakhir pada 2021.

“Ini harus jadi contoh, karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Saya berharap bupati Puncak Jaya melaksanakan putusan MA. Mengaktifkan kembali 125 kepala kampung yang telah diberhentikan,” ujarnya.

Sementara pengacara para kepala kampung, Herman Bongga Salu mengatakan putusan MA bersifat final dan mengikat.

“Adanya keputusan MA ini berarti Kepala kampung yang diangkat versi SK bupati catat hukum dan kedudukan kepala kampung yang diberhentikan mesti dikembalikan,” kata Herman Bongga Salu pekan lalu. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top