HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Referendum Bougainville ancaman bagi PNG

Operasi BEL ISI di Bougainville, Februari 1998. – The Strategist — The Australian Strategic Policy Institute Blog/ Joanne Wallis

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Frank Senge Kolma

Ketika masyarakat Bougainville bersiap untuk menuju ke tempat pemungutan suara dan menentukan nasib politik mereka, sebuah proposal yang berupaya untuk mengubah Undang-undang Organik atau Organic Law tentang bentuk Pemerintah-pemerintah Tingkat Provinsi dan Daerah saat ini untuk provinsi-provinsi lain di negara tersebut, siap diajukan di hadapan Parlemen.

Proposal itu, yang dikerjakan secara bersama-sama oleh Komisi Reformasi Konstitusi dan Hukum dan Departemen Pemerintah Tingkat Provinsi dan Daerah, berupaya untuk memperkenalkan suatu Organic Law baru yang mirip dengan Organic Law sebelumnya tentang Pemerintah-Pemerintah Provinsi, dengan perubahan tertentu dalam hal pengaturan pemberian layanan dan bagaimana Pemerintah Tingkat Daerah dapat dimasukkan ke dalam keseluruhan pengaturan.

Apakah Organic Law akan diresmikan atau tidak tergantung pada keputusan pemerintah Marape, tetapi laporan dua-volume yang memicu diusulkannya perubahan ini menyimpulkan bahwa – lagi-lagi – pemerintah provinsi telah gagal.

Jangan kita pikirkan hal itu untuk saat ini.

Loading...
;

Sebagian besar Organic Law yang baru menyerupai versi lama yang menerima kritikan pedas Parlemen PNG pada 1995. Keputusannya pada saat itu, setelah debat yang berkepanjangan dan konsultasi tingkat nasional, adalah bahwa sistem tersebut telah gagal untuk mencapai tujuannya.

Kita sekarang menghadapi situasi di mana pemerintah tingkat kedua dan ketiga telah ditemukan gagal dalam beberapa kesempatan, dan sekarang dengan satu provinsi diharapkan untuk referendum, seluruh situasi ini sangat bahaya.

Mungkin lebih jelas jika kita melihat gambaran yang lebih besar daripada hanya satu fokus di Daerah Otonomi Bougainville.

Ini bukan pertama kalinya situasi ini terjadi, menurut ajaran sejarah kita. Sejarah, selanjutnya, mengajarkan kepada kita bahwa tidak bisa ada penawaran yang disediakan secara eksklusif, untuk satu provinsi atau wilayah saja.

Pasal 10 Konstitusi PNG

Pada Oktober 1976, Parlemen PNG memasukkan kembali Pasal 10 ke Konstitusi negara itu. Pasal ini mengatur tentang pemerintah-pemerintah provinsi di PNG. Versi aslinya lalu diubah secara keseluruhan pada 1995, dan sekarang diusulkan agar bagian-bagian tertentu dimasukkan kembali.

Pasal 10 itu, ide dari ketua komite perencanaan konstitusi Constitutional Planning Committee saat itu, John Momis, dianggap terlalu rumit ketika Konstitusi diadopsi oleh Constituent Assembly saat Agustus 1975, sebulan sebelum Hari Kemerdekaan PNG.

Saat itu diproyeksikan, dan ternyata memang benar, bahwa memperkenalkan suatu pemerintah nasional dan pemerintah tingkat kedua secara bersamaan atas populasi yang sampai sekarang tidak terbiasa dengan kedua sistem itu, terlalu berbelit-belit dan membingungkan.

Momis memprotes dihapuskannya pasal ini dengan kakinya. Dia memimpin semua anggota parlemen dari Bougainville melangkah keluar dari Parlemen dan berkata: Bougainville akan memisahkan diri dari PNG dan membentuk negaranya sendiri.

Parlemen PNG, bertemu dalam sidang darurat, memulihkan Pasal 10, dan Bougainville bergabung kembali dalam pertemuan kemerdekaan, dengan ribuan suku yang bersatu di bawah satu bendera PNG untuk pertama kalinya.

Sistem pemerintahan provinsi ini berjalan cukup baik di Bougainville, begitu juga di bawah pemimpin provinsi lainnya di Morobe, Manus, East New Britain, dan Western Highlands serta beberapa provinsi lainnya. Namun kemudian sistem ini tersendat-sendat dan berubah menjadi beban keuangan pada anggaran nasional. Banyak pejabat provinsi yang diskors karena mismanagement keuangan, termasuk Morobe dan Western Highlands.

Sistem pemerintah provinsi lalu direformasikan kembali pada pertengahan 1990-an dan sebagai akibatnya, pemerintah tingkat ketiga di daerah-daerah semakin diberdayakan. Tetapi sekarang, dua dekade kemudian, kita menemukan bahwa tidak ada keberhasilan yang berarti juga di bawah reformasi ini.

Sementara itu, Bougainville semakin lebih keras. Ketika perjanjian pertambangan tembaga Bougainville, Bougainville Copper Agreement, tidak ditinjau kembali pada 1981 dan 1987, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian itu, seorang mantan karyawan, Francis Ona, dan seorang ahli perakit amunisi PNGDF, Sam Kauona, memulai penyerangan pada Desember 1987.

Tentara Revolusi Bougainville atau Bougainville Revolutionary Army lahir, dan pemberontakan Bougainville dimulai. Keadaan ini dengan cepat berubah, dari ketidakpuasan terhadap distribusi manfaat dan hasil royalti BCL yang tidak merata, menjadi pemberontakan separatis.

Konsekuensi dari pemberontakan itu, dan berbagai upaya perdamaian, telah direkam dalam sejarah dengan baik sekarang dan tidak perlu diulang.

Kita sekarang telah sampai pada titik penting lainnya dalam sejarah, ketika referendum akan diadakan, untuk meminta orang-orang dari Daerah Otonom itu memutuskan apakah mereka ingin merdeka atau tidak dari PNG.

Perjalanan ini memiliki rute yang berliku. Jika orang-orang Bougainville memilih merdeka, jalan ke depannya akan panjang dan berbatu-batu untuk beberapa waktu, sebelum permukaan jalannya merata.

Sistem pemerintah tingkat dua dan tiga telah gagal

Kita tidak akan membahas hasil referendum itu, meskipun ia penuh dengan bahaya dan peluang. Namun kita akan fokus pada artinya semua ini untuk daerah Papua Nugini yang lebih luas, yang sekarang mengawasi Bougainville dengan saksama, seraya sistem pemerintah tingkat provinsi dan lokal mereka sendiri yang timpang.

Tidak ada ketentuan dalam Konstitusi PNG untuk pembentukan Daerah Otonom atau untuk dilaksanakannya referendum Bougainville. Mereka saat ini mengikuti amanat dari amendemen darurat.

Seperti halnya dengan sistem pemerintah provinsi, Bougainville telah, sekali lagi, membuka jalan sebagai daerah otonom, dan sekarang mengadakan referendum dan memutuskan pertanyaan akhir.

Pemerintah sangat ceroboh jika mereka pikir bisa memberikan satu kesepakatan khusus untuk Bougainville saja. Jika undang-undang yang tidak ada dalam Konstitusi, dapat diperkenalkan untuk diterapkan atas satu provinsi saja, maka undang-undang tersebut dapat diubah untuk memasukkan banyak provinsi lainnya.

Baru-baru ini New Ireland, East New Britain, Manus, Morobe, dan provinsi-provinsi di PNG tengah, telah mulai menyuarakan otonomi. Ini adalah langkah yang kecil, dari otonomi untuk menuntut referendum untuk menentukan masa depan mereka sendiri juga. Terutama ketika pemerintah provinsi dinilai telah gagal.

Lalu bagaimana?

Sementara isu Bougainville diselesaikan, pemerintah perlu meminta satu think tank untuk memetakan rencana ke depan dan menghentikan situasi yang berpotensi berbahaya, termasuk memperkenalkan undang-undang yang mungkin akan mengancam persatuan nasional.

Dengan insting regional dan suku yang tidak berkurang, bahkan empat dekade setelah merdeka, dan distribusi manfaat pengembangan sumber daya yang tidak adil, serta pola pembangunan yang tidak merata di seluruh negeri, Bougainville bisa jadi merupakan bidak pertama yang jatuh dalam permainan domino, yang dapat memulai kehancuran negara Papua Nugini. (Port-Courier)


Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Ko ikut kompetisi Vlog, Foto dan Cerita Rakyat HUT Jubi boleh....