Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Referendum Bougainville selesai, masih ada proses selanjutnya

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, telah sepakat untuk bertemu dengan pejabat pemerintah Bougainville dan menentukan penyelesaian referendum secara politik. – The Conversation/ AAP Image/ Joel Carrett

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Anna Powles

Daerah Otonomi Bougainville, gugusan pulau-pulau yang terletak 959 kilometer di sebelah barat laut ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, telah memilih untuk merdeka.

Referendum itu dihadiri oleh 85% pemilih yang terdaftar selama periode dua minggu untuk memberikan suara, dimana 97,7% pemilih memutuskan untuk merdeka dari Papua Nugini mengalahkan opsi kedua, tetap bersama dengan PNG tetapi dengan otonomi yang lebih besar. Seperti yang dinyatakan oleh Komisi Referendum Bougainville (Bougainville Referendum Commission; BRC), persentase itu menggambarkan sebuah cerita penting yang menunjukkan tingginya dukungan untuk merdeka, terlepas dari gender dan kelompok umur.

Ini adalah peristiwa yang penting, tidak hanya karena itu bisa jadi awal negara yang baru, tetapi juga karena referendum itu merupakan bagian penting dari perjanjian perdamaian yang ditandatangani hampir 20 tahun yang lalu. Perjanjian Perdamaian Bougainville 2001, mengakhiri konflik sepanjang hampir satu dekade, yang memecah belah orang-orang di kawasan itu, serta menyebabkan kematian hingga 20.000 jiwa, atau sekitar 10% dari populasi Bougainville saat itu.

Namun, hasil referendum tersebut tidak mengikat secara hukum. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh pemungutan suara di Parlemen Nasional Papua Nugini, setelah negosiasi antara pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Otonomi Bougainville.

Loading...
;

Tetapi seperti yang dikatakan mantan Presiden Bougainville, James Tanis, kepada saya beberapa jam setelah hasil penghitungan suara referendum diumumkan:

“Kita telah bertahan selama perang, menuntaskan peperangan, melaksanakan referendum yang sukses, apalagi yang bisa menghentikan kita dari menjadi negara merdeka yang berhasil?”

Implikasi hasil referendum dan kepentingan Tiongkok di Bougainville

Untuk wilayah Pasifik yang lebih meluas, kemerdekaan Bougainville memiliki sejumlah implikasi. Pertama, ia mengirim isyarat yang kuat untuk gerakan-gerakan yang juga menuntut penentuan nasib sendiri lainnya di Pasifik, termasuk di Kaledonia Baru, yang akan mengadakan referendum kedua untuk menentukan kemerdekaannya dari Prancis pada 2020.

Ada juga implikasi geopolitik. Referendum ini terjadi selang periode dimana ada kerisauan yang tinggi dari bangsa-bangsa yang disebut mitra tradisional Pasifik – Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, serta Inggris, Prancis, dan Jepang.

Sudah lama ada keprihatinan bahwa Tiongkok akan berupaya membangun pengaruh dengan Bougainville yang berdaulat. Seperti yang dibenarkan seorang pemimpin Bougainville kepada saya, upaya Tiongkok untuk membangun hubungan dengan kaum elite politik Bougainville telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Kepentingan Beijing pada Bougainville ada dua: pertama, Tiongkok akan berusaha untuk meningkatkan pengakuan diplomatiknya di wilayah Kepulauan Pasifik, dengan begitu mengurangi dukungan kepada Taiwan yang telah kehilangan dua sekutu Pasifik tahun ini. Dan kedua, untuk mengakses sumber daya Bougainville yang kaya, yaitu perikanan dan pertambangan.

Meskipun akan lebih gampang bagi banyak oknum-oknum di Canberra, Washington, dan Wellington untuk melihat Bougainville yang berdaulat melalui pandangan strategis saat ini, yaitu mengikuti narasi mengenai diplomasi perangkap utang Tiongkok di Pasifik, pandangan seperti itu meremehkan pentingnya dinamika lokal dan kekuatan masyarakat Bougainville.

Bougainville yang independen akan menelusuri lingkungan internasional yang kacau dan disruptif dan, oleh karenanya, akan memerlukan nasihat dan saran yang seimbang dan masuk akal, bukan hanya spekulasi.

Bagi Bougainville, jalannya ke depan akan menantang dan ia akan memerlukan teman-temannya – khususnya Selandia Baru dan Australia.

Kebijakan ‘Pacific Reset’ Selandia Baru dan ‘Pacific Step Up’ dari Australia, masing-masing begitu dibanggakan oleh setiap pemerintah, menyediakan titik awal untuk keterlibatan dan dukungan tulus yang akan diperlukan oleh Bougainville di tahun-tahun mendatang.

Selebrasi namun mengatur ekspektasi

Menyusul pengumuman hasil referendum, Perdana Menteri PNG, James Marape, berkata pemerintahnya telah mendengarkan aspirasi orang-orang Bougainville, dan kedua pemerintah sekarang harus mengembangkan sebuah roadmap yang mengarah pada penyelesaian politik yang mantap.

Kepala Komisi BRC, Bertie Ahern, mendesak semua pihak untuk mengakui hasil referendum dan menerangkan bahwa pemungutan suara itu adalah mengenai ‘perdamaian kalian, sejarah kalian, dan masa depan kalian’ dan mencerminkan ‘kekuatan pena lebih hebat daripada senapan’. Mengakui hasil ini tidak mengikat secara hukum, Ahern berkata: referendum adalah salah satu bagian dari perjalanan yang sedang berlangsung ini.

Dan di sinilah tantangannya. Periode pasca-referendum akan selalu menjadi salah satu periode yang penuh dengan selebrasi, antisipasi, dan mengatur ekspektasi.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemimpin perempuan Bougainville yang cakap kepada saya, ada banyak yang prihatin tentang keamanan di sana selama periode pasca-referendum, ketika harapan berubah menjadi rasa frustrasi jika ada yang merasa ada penundaan dalam menentukan masa depan status politik Bougainville.

Terlebih lagi, negosiasi kemungkinan akan memakan waktu yang lama, karena tidak ada batas waktu yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.

Namun, sementara itu, masih ada peristiwa-peristiwa penting yang harus dicapai terlebih dahulu. Ini termasuk pemilihan umum pemerintahan Bougainville, yang pertama setelah referendum, sehingga kemungkinan besar akan ada upaya politisasi ketika politisi-politisi memperebutkan peran dalam membangun Bougainville sebagai negara yang independen. Pemilu nasional Papua Nugini juga akan diadakan pada 2022. Risiko dalam kedua peristiwa ini adalah bahwa masa depan Bougainville digunakan sebagai pion politik.

Bougainville yang berdaulat pun akan menghadapi tantangan yang berat dan pilihan yang beragam.

Yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan finansial Bougainville dan pilihan-pilihan yang perlu diambil tentang Tambang Panguna, tambang emas dan tembaga yang ada di pusat konflik Bougainville, dan perikanan, setelah Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil negara baru ini resmi terbentuk.

Suatu negara muda dibangun di atas masa lalu yang dinodai oleh sejumlah pandangan ekstrem nasionalisme sumber daya, Bougainville akan sulit mengambil keputusan tentang bagaimana ia bisa menjaga kemandirian finansialnya. (The Conversation)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top