Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Referendum Bougainville: tantangan atau peluang PM Marape

Jika Marape akan mengalah dari Bougainville, ia akan dikenal selamanya sebagai pemimpin yang ‘kehilangan’ pulau itu. – Development Policy Centre/DFAT/Flickr CC BY 2.0

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Kylie McKenna

Setelah melewati pergolakan politik selama beberapa minggu, Papua Nugini (PNG) menunjuk James Marape sebagai Perdana Menteri ke-8 negara itu pada 30 Mei 2019. Pergantian pemimpin itu terjadi pada saat yang sangat penting dalam sejarah PNG, berdekatan dengan penyelenggaraan referendum untuk memutuskan status politik Bougainville, yang dijadwalkan 17 Oktober 2019.

Referendum Bougainville adalah salah satu peristiwa penting yang terkandung dalam dokumen penyelesaian politik, perjanjian damai Bougainville, Bougainville Peace Agreement, yang disusun untuk menyelesaikan konflik kekerasan 1988-1997. Pemilih dalam referendum akan memilih antara otonomi yang lebih besar atau merdeka dari PNG. Hasil dari referendum Bougainville lalu akan diratifikasi oleh Parlemen PNG, dan meskipun langkah akhir ini mungkin dianggap sebagai kemenangan bagi pemerintah nasional saat negosiasi perdamaian Bougainville, ia sekarang menimbulkan dilema untuk Pemerintah Marape yang baru.

Tulisan ini menguraikan langkah awal PM Marape tentang referendum Bougainville, berdasarkan yang dilaporkan oleh media, dan respons Presiden Pemerintah daerah Otonom Bougainville (ABG), John Momis, terhadap perubahan kepemimpinan.

Loading...
;

Sejumlah pengamat telah menyebut referendum Bougainville sebagai tantangan terbesar Marape. Penunjukan Marape terjadi menyusul sesuatu yang bisa merombak hubungan pemerintah Nasional dan Bougainville. Setelah mengundurkan diri dari posisi PM, Peter O’Neill mengumumkan rencananya untuk menyerahkan kepemimpinan PNG kepada mantan PM, Sir Julius Chan, yang dulu terpaksa mengundurkan diri pada 1997 setelah sebuah kontrak rahasia dengan konsultan militer swasta, Sandline, untuk menekan konflik Bougainville terungkap.

Berbagai dimensi dari konflik Bougainville, seperti ‘Sandline affair’ di atas, masih tetap menjadi topik sensitif di PNG. Gubernur Provinsi Southern Highlands, William Powi, misalnya, berpendapat bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Bougainville jarang dibahas di parlemen nasional karena sifatnya yang sensitif.

Rekonsiliasi antara pemerintah nasional, dan angkatan bersenjatanya, dan rakyat Bougainville, dan tentara Bougainville Revolutionary Army (BRA), juga belum kunjung selesai. Sebuah upacara nasional yang sebelumnya akan diadakan 15 Juni, dan satu upacara nasional lainnya yang melibatkan mantan pejuang dari Bougainville, ditunda akibat perubahan kepemimpinan di Port Moresby. Menteri urusan Bougainville yang baru diangkat, Sir Puka Temu, menegaskan bahwa, ‘upacara-upacara ini sangat penting untuk menjamin keamanan seluruh proses, dan juga proses rekonsiliasi dan membangun kembali hubungan di antara kita semua – tentara kita di sisi PNG dan mantan pejuang di pihak sebelah, karena dengan ‘upacara-upacara ini baru akan menghapus rasa kecurigaan’.

Meskipun sulit untuk dibuktikan, Bougainville diharapkan akan memilih merdeka. Sudah lama dikhawatirkan bahwa jika Bougainville merdeka, ini akan mendorong provinsi-provinsi lain, khususnya daerah yang kaya energi dan mineral, untuk juga meminta berpisah dan dengan demikian mengancam persatuan nasional. Keputusan untuk menghalangi referendum Bougainville, yang cenderung akan memilih merdeka, berisiko menimbulkan kembali konflik. Namun, jika Marape akan mengalah dari Bougainville, ia akan dikenang selamanya sebagai pemimpin yang ‘kehilangan’ pulau yang dulunya adalah permata PNG.

Isyarat awal menunjukan Marape tidak akan melepaskan Bougainville tanpa perlawanan. Setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, Marape menyatakan ia ingin agar Bougainville tetap menjadi bagian dari PNG, sambil mengakui pentingnya menghormati pilihan orang-orang Bougainville karena mereka ‘telah melalui banyak hal’. Marape juga terlihat fleksibel dalam menanggapi persoalan penundaan tanggal referendum, menyetujui permintaan komisi Bougainville Referendum Commission untuk menunda referendum lagi selama sekitar enam minggu, dan memastikan integritas daftar pemilih.

Memanfaatkan kesempatan yang ada saat mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri baru atas pengangkatannya, Presiden ABG, John Momis, mengeluarkan pernyataan pers di mana ia menguraikan empat masalah utama, yang memerlukan perhatian mendesak dari pemerintah nasional.

Masalah pertama berkaitan dengan bantuan PNG K 20 juta yang dijanjikan kepada Bougainville Referendum Commission untuk digunakan dalam persiapan dan pelaksanaan referendum. Beberapa hari setelah Momis menerbitkan pernyataan pers, Pelaksana tugas Menteri Keuangan, Richard Maru, mengumumkan bahwa dana dari pemerintah nasional untuk tujuan itu kini telah dicairkan.

Isu kedua menyangkut tata cara pelaksanaan referendum, yang perlu disusun berdasarkan UU tentang perdamaian di Bougainville, Organic Law on Peace-building. Aturan-aturan ini terkait, tetapi tidak terbatas, pada: kelayakan, mempromosikan referendum, pengamat internasional, daftar pemilih, pendaftaran, serta pemungutan suara. Menurut Momis, kemajuan dalam mengimplementasi aturan-aturan ini, dan masih tertinggal jauh, tidak sesuai jadwal.

Isu ketiga berkaitan dengan penyaluran dana ke ABG, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Bougainville Peace Agreement, Konstitusi nasional, dan Organic Law on Peace-building in Bougainville. Dana milik ABG yang belum diserahkan oleh Pemerintah Nasional telah menjadi masalah yang banyak diperdebatkan dalam hubungan Bougainville-PNG selama beberapa tahun terakhir, disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dan kesalahan perhitungan. Meskipun kedua pemerintah telah sepakat pada 2017 untuk rancangan pelunasan, ABG masih tidak percaya apakah PNG akan berada dalam posisi finansial, di mana mereka dapat memenuhi komitmennya.

Masalah terakhir yang ditekankan oleh Momis menyangkut pertemuan badan pengawas bersama Joint Supervisory Body (JSB) berikutnya – sebuah organisasi gabungan PNG-Bougainville yang mengawasi implementasi Bougainville Peace Agreement. Kesepakatan terakhir dengan pemerintah Peter O’Neill adalah bahwa pertemuan JSB berikutnya akan diadakan pada awal Agustus di Bougainville Selatan. Momis sering mengkritisi pemerintah pusat sebelumnya, karena terus menunda pertemuan JSB dan gagal menghormati peran JSB.

Pergantian kepemimpinan di tingkat nasional membawa tantangan tambahan untuk tugas yang sudah sangat rumit, yaitu mempersiapkan dan melaksanakan referendum Bougainville, serta mengelola proses pasca-referendum. Walaupun referendum mungkin merupakan ‘tantangan terbesar’ Marape, ini juga mungkin akan menjadi peluang terbesarnya untuk menghidupkan kembali konsep Bougainville Peace Agreement sebagai suatu karya bersama, dan untuk berkontribusi pada perdamaian yang berkelanjutan di Bougainville, terlepas dari apa pun hasil referendum nanti. (Development Policy Centre, Australian National University)


Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top