HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rekonsiliasi tidak menghentikan proses hukum terhadap pelaku penembakan

Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Fritz Ramandey (rompi hitam) saat melakukan investigasi penembakan di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat – Jubi/Dok Komnas HAM Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan Pemerintah Kabupaten Asmat telah menjalankan proses rekonsiliasi pasca penembakan lima warga Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, pada 27 Mei 2019 lalu. Ramandey menegaskan rekonsiliasi itu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik baru, dan rekonsiliasi tidak akan menghentikan proses hukum terhadap pelaku.

Hal itu disampaikan Frits Ramandey kepada Jubi pada Kamis (30/5/2019). Menurut Ramandey, proses rekonsiliasi kasus penembakan warga oleh Sersan Kepala FR itu dijalankan bersamaan dengan investigasi dan rekonstruksi digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua pada 28-29 Mei 2019 lalu.

“Rekonsiliasi ini bukan berarti menghentikan proses hukum terhadap pelaku. Rekonsiliasi itu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asmat terhadap para korban,” kata Frits Ramandey.

Sejumlah empat warga sipil tewas dan satu lainnya terluka dalam penembakan yang diduga dilakukan FR terhadap massa pendukung calon anggota legislatif (caleg) bernama JT pada 27 Mei 2019. Saat itu, massa pendukung JT tengah merusak rumah salah satu caleg lainnya di Distrik Fayit (bukan Kantor Distrik Fayit sebagaimana pemberitaan sebelumnya), karena JT gagal terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat dalam Pemilihan Umum 2019.

Loading...
;

Keempat korban tewas itu adalah Xaverius Sai (40), Nilolaus Tupa (38), Matias Amunep (16) dan Fredrikus Inepi (35). Sementara korban luka tembak di tangan kanan dan kiri adalah Jhon Tatai (25).

Ramandey menyatakan Pemerintah Kabupaten Asmat telah menjalankan proses rekonsiliasi untuk mencegah terjadi konflik baru pasca penembakan kelima warga itu. “Bupati telah melakukan tanggung jawab pemerintah kabupaten dengan membiayai atau memberikan santunan terhadap para korban. Ini upaya yang baik. Namun sama sekali tidak menggugurkan proses hukum,” ujarnya.

Menurut Ramandey, hasil investigasi dan rekonstruksi Komnas HAM Perwakilan Papua akan disampikan kepada Kodam XVII Cenderawasih, Polda Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat. Selanjutnya, proses hukum terhadap Sersan Kepala FR akan dijalankan.

Sementara Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan pada 28 Mei 2019 lalu pihaknya telah memindahkan tiga prajurit TNI yang berada di lokasi saat penembakan terjadi. Ketiga prajurit TNI itu dipindahkan ke Kabupaten Merauke.

Ketiga anggota TNI itu-Serka FR (pelaku penembakan), Sersan Dua Jamaludin Retop dan Kopral Eko Saputro- telah dimintai keterangan oleh tim investigasi, 29 Mei 2019. “Hasil dan kesimpulan investigasi akan diumumkan kemudian oleh tim investigasi, ketika proses investigasi selesai setelah seluruh data serta fakta dikumpulkan dan dianalisis,” kata Kolonel Inf M. Aidi dalam siaran persnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top