HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rektor Uncen diminta memediasi tuntutan kompensasi hak kesulungan atas areal Freeport

Forum Pemilik Hak Sulung area kontrak karya PT. Freeport Indonesia di Kampung Tsinga, Waa, dan Aroanop atau PHS-Tsiwarop bertemu Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo di Kampus Universitas Cenderawasih atau Uncen di Jayapura, Papua, Jumat (19/7/2019). – Jubi/Hengky Yeimo.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Forum Pemilik Hak Sulung area pertambangan PT Freeport Indonesia di Kampung Tsinga, Waa, dan Aroanop atau PHS-Tsiwarop bertemu Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo di Kampus Universitas Cenderawasih atau Uncen di Jayapura, Papua, Jumat (19/7/2019). PHS-Tsiwarop meminta Rektor Uncen menjadi mediator perundingan kompensasi atas hak kesulungan masyarakat Tsinga, Waa, dan Aroanop yang tanah ulayatnya telah menjadi areal petambangan PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Forum PHS-Tsiwarop, Yohan Zonggonau menyatakan pertemuan dengan Rektor Uncen itu membicarakan proses pemetaan hak ulayat Kampung Tsinga, Waa, dan Aroanop oleh Universitas Cenderawasih pada 2012 hingga 2018 lalu. “[Atas hasil pemetaan hak ulayat itu] telah dilakukan lokakarya, [yang seharusnya ditindaklanjuti dengan] pembuatan aturan hukum [untuk melindungi hak kesulungan masyarakat Tsinga, Waa, dan Aroanop],” kata Zonggonau seusai pertemuan.

Zonggonau meminta Rektor Uncen Apolo Safanpo menjadi menjadi mediator untuk mempertemuan masyarakat adat pemilik hak kesulungan dari Kampung Tsinga, Waa, dan Aroanop dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua. Zonggonau menyatakan masyarakat adat ketiga kampung seharusnya dilibatkan dalam proses divestasi PTFI, karena masyarakat adat ketiga kampung itu adalah pemilik hak kesulungan areal pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI)

“Kami sebagai masyarakat adat [pemilik hak kesulungan areal pertambangan PTFI] berharap semua pihak bersatu membicarakan kepentingan masyarakat pribumi dan masyarakat asli Papua, agar Papua bisa bergabung [sebagai salah satu pihak] dalam [pembaruan] Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Masayarkat adat harus hadir [dalam proses pembaruan IUPK] dan memberikan izin, dengan duduk bersama dan membahas nasib mereka. Kami ingin hal itu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, agar masyarakat adat mendapatkan keadilan,” kata Zonggonau.

Loading...
;

Ia menegaskan Forum PHS Tsiwarop dibentuk untuk menjaga kepentingan masyarakat adat dari Kampung Tsinga, Waa, dan Aroanop sebagai masyarakat adat yang paling terdampak aktivitas pertambangan PTFI. Sebelum PTFI beroperasi, masyarakat adat Tsinga, Waa, dan Aroanop menggantungkan seluruh kehidupan mereka kepada tanah ulayat ketiga kampung, dan kini tanah ulayat itu telah berubah menjadi areal pertambangan PTFI.

“Kami membentuk forum ini untuk menyelamatkan [masyarakat adat Tsinga, Waa, dan Aroanop generasi [mendatang], agar mereka dihargai sebagai pemilik emas raksasa di atas planet bumi ini. Penduduk asli memiliki hak atas terpeliharanya sumber daya alam mereka. Penduduk asli memilik hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya alam mereka,” ujar Zonggonau.

Rektor Uncen Apolo Safanpo mengatakan pihaknya mendukung usulan Forum PHS Tsiwarop dan bersedia memediasi kepentingan masyarakat adat Kampung Tsinga, Waa, dan Aroanop. “Kami akan memediasi [pertemuan] masyarakat adat dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua untuk membicarakan hal itu. Jika [tuntutan itu] tidak dibicarakan, masyarakat adat tidak akan mendapatkan [manfaat yang mereka inginkan],” kata Safanpo. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)