Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rencana MRP meminta penjelasan penggunaan Dana Otsus oleh bupati/wali kota dinilai tepat

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rencana Majelis Rakyat Papua atau MRP mengundang bupati dan wali kota se-provinsi Papua untuk meminta penjelasan terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dinilai tepat. Pasalnya, hingga kini para pemangku kepentingan Otonomi Khusus Papua tidak memiliki indikator dan parameter untuk mengukur keberhasilan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua oleh 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Penilaian itu dinyatakan tokoh pemuda kabupaten Jayawijaya Weki Gombo kepada jurnalis Jubi pada Senin (1/7/2019). Gombo berpendapat pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua (Dana Otsus) oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum berhasil meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. “Kalau bilang berhasil, itu tipu rakyat,”ungkap Weki Gombo.

Gombo menyatakan pembangunan yang terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pembangunan dengan dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung atau Respek. Menurut Gombo, dengan kucuran anggaran Respek itu, masyarakat bisa membangun sejumlah infrastruktur, misalnya gedung publik dan rumah-rumah rakyat.”[Selain itu, yang lebih menonjol itu justru] Dana Desa,” ungkap pria asal Distrik Wollo itu.

Gombo mengaku heran dengan fenomena itu, karena Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyerahkan 80 persen dari total penerimaan Dana Otsus Papua untuk dikelola 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. “Kebijakan Gubernur Papua soal pembagian Dana Otsus Papua itu luar biasa. Akan tetapi,  implementasi di lapangan sulit untuk diukur [keberhasilannya], karena sebagian kepala daerah tidak serius mengunakan Dana Otsus Papua untuk orang asli Papua,” kata Gombo.

Gombo menyebut ada sejumlah bupati di Papua yang menunjukkan keberpihakan terhadap orang asli Papua. Ia mencontohkan Bupati Lanny Jaya yang berhasil membina warganya untuk membangun diri dan daerahnya dengan penerimaan Kabupaten Lanny Jaya. Langkah MRP meminta penjelasan pengelolaan Dana Otsus Papua dari 29 bupati/wali kota di Provinsi Papua dinilai tepat untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan Dana Otsus Papua oleh pemerintah kabupaten/kota di Papua.

Loading...
;

Gombo mendorong para bupati/wali kota di Papua memberikan informasi pengelolaan Dana Otsus Papua kepada MRP dan rakyat Papua secara terbuka. “[Para kepala daerah] juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Otsus Papua kepada orang asli Papua. Dari laporan itu, rakyat Papua bisa menilai apakah Otsus Papua itu bermanfaat bagi orang asli Papua, ataukah manfaat itu hanya [sebatas] cerita [saja],” kata Gombo.

Sebelumnya Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan MRP berencana mengundang bupati dan wali kota di Provinsi Papua untuk dimintai penjelasan terkait penggunaan Dana Otsus Papua. Hal itu disampaikan Murib kepada jurnalis Jubi di kota Jayapura Selasa (25/6/2019) pekan lalu di Jayapura.

Murib menyatakan rencana itu sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perdasus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Perdasus Dana Otsus Papua).

Murib menyatakan Perdasus Dana Otsus Papua itu telah mengatur penerimaan dan pembagian Dana Otsus Papua kepada pemerintah kabupaten/kota di Papua. Perdasus itu juga mengatur laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Otsus Papua oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan MRP.

“Sampai hari ini, para bupati dan wali kota belum menyampaikan pelaksanaan dana otonomi khusus ke MRP, sesuai ketentuan Perdasus Dana Otsus Papua itu. Selama ini, MRP belum pernah mengudang para bupati dan wali kota dalam rangka meminta penjelasan pengunaan Dana Otsus Papua,” kata Murib.

Murib menyatakan pemanggilan para bupati/wali kota itu bukan disebabkan MRP meragukan kerja para kepala daerah. Ia menegaskan MRP hanya ingin memastikan pemanfaatan Dana Otsus Papua itu langsung ditujukan kepada orang asli Papua.

“Kami mengakui para bupati melakukan banyak hal. Akan tetapi, [kami ingin mengetahui bentuk] proteksi kepada orang Papua, dan berapa persen [manfaat Dana Otsus Papua] bagi orang asli Papua,”ungkap dia.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top