Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rencana penambahan 6.000 pasukan, ini jawaban Pemprov Papua

Anggota TNI dari Kostrad 501 Makassar saat berjaga-jaga disejumlah tempat di Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang akan menambah 6000 pasukan gabungan TNI-Polri di tanah Papua guna mengamankan situasi dan keamanan di Papua pasca demo rasisme berujung anarkis pada Kamis (29/8/2019), mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Setda Papua, Muhammad Musaad kepada wartawan, Senin (2/9/2019) di Kantor Gubernur mengatakan, wacana penambahan pasukan oleh pihak TNI dan Polri adalah hasil analisa dari pihak keamanan.

“Polisi dan TNI memiliki perangkat yang komprehensif untuk melakukan deteksi dini. Untuk itu, kami harapka walau jumlah pasukan banyak tetapi pendekatannya dilakukan seperti kemarin, kami yakin aman Papua aman,” kata Musaad.

Dan apabila ada eskalasi (pergerakan) meningkat maka akan ada penambahan pasukan.

Loading...
;

“Tapi itu tidak kami inginkan. Kami berharap situasi yang saat ini sudah mulai normal bisa seterusnya seperti ini. Karena, masyarakat Papua inginkan kedamaian,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengeluarkan seruan menyikapi perkembangan situasi keamanan di Jayapura, ibukota Provinsi Papua, khususnya yang berkaitan dengan unjuk rasa anti rasisme pada Kamis (29/8/2019) yang berkembang menjadi amuk massa.

Lukas Enembe juga meminta penanganan berbagai unjuk rasa anti rasisme dilakukan secara persuasif.

“Saya sebagai Gubernur mengimbau pihak keamanan, dalam hal ini TNI/POLRI dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua baik di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia agar mengedepankan penanganan yang persuasif, sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan, serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat,” kata Gubernur.

Meski demikian, Gubernur Lukas menyatakan segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan masyarakat umum yang dilakukan pengunjukrasa agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Dalam penyampaian pendapat, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, guna menghindari adanya pihak-pihak lain yang memanfaatkan atau menunggangi (penyampaian pendapat) dengan kepentingan mereka, (atau menunggangi penyampaian pendapat) dengan cara-cara anarkis untuk merusak kedamaian di Propinsi papua,” tulis Gubernur Lukas dalam seruan tersebut. (*)

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top