Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Rencana tambang baru di Bougainville picu amarah masyarakat lokal

Danau yang terbentuk di tambang terbuka di lokasi lama Tambang Panguna di Bougainville. – RNZI/ www.travelinspired.co.nz

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Arawa, Jubi – Pemilik-pemilik tanah di sekitar tambang Panguna di Bougainville, Papua Nugini, menyuarakan kemarahan mereka atas rencana pemerintah daerah untuk membuka tambang baru.

Pemerintah otonom Bougainville (ABG) berencana untuk membuka kembali tambang tembaga Panguna yang sudah lama ditutup, dan mengoperasikan dengan perusahaan baru, dimana mayoritas kepemilikan nantinya adalah Bougainville. Pemerintah ABG diharapkan untuk mengesahkan amendemen UU tentang Pertambangan Pertambangan untuk memungkinkan investor Australia, yang akan menjadi pemilik Bougainville Advance Mining bersama dengan pemerintah ABG.

Rencana tersebut mendadak setelah perdebatan berpanjangan mengenai siapa yang layak mendapatkan izin usaha pertambangan di Panguna, kemudian disusul dengan moratorium pemerintah karena ditakuti akan mengancam referendum kemerdekaan Bougainville dari Papua Nugini, yang rencananya akan diadakan Juni tahun ini.

Presiden Bougainville, John Momis menjelaskan kesepakatan itu sebagai kesepakatan yang paling baik bagi pemilik-pemilik tanah. Momis menerangkan, karena pemerintah pusat PNG tidak mendanai Bougainville menjelang referendum, pemerintah ABG memutuskan untuk mengambil tindakan sigap agar bisa mendapatkan dana yang diperlukan.

Loading...
;

Caballus Mining, perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Australia Barat, Jeff McGlinn, tidak memiliki citra yang publik di industri ini. Hal ini mengundang kekhawatiran Asosiasi Pemilik-pemilik Tanah Osikaiyang. Ketuanya asosiasi itu, Philip Miriori, bertanya-tanya tentang kelangsungan keuangan untuk membiayai rencana ini.

Caballus tidak memiliki aset, namun ia menuntut monopoli atas semua proyek pertambangan skala besar di Bougainville. McGlinn menuntut bunga 40% di awal, yang akan meningkat dengan waktu, tanpa uang muka dan janji-janji jika ia diberikan izin untuk memulai kembali aktivitas tambang itu.” Miriori lalu menambahkan karena riwayat McGlinn dengan masyarakat adat, dan pendiriannya dalam isu hak-hak adat, akan sulit baginya untuk mendapatkan lisensi sosial atau penerimaan sosial dari masyarakat atas rencananya di Bougainville.

Sebuah forum terbuka dilaksanakan untuk membahas masalah ini di Arawa, pada Minggu (3/2/2019) lalu, menampung amarah masyarakat umum atas langkah pemerintah yang ingin merevisi UU di Bougainville untuk mempercepat dikembangkannya tambang yang baru. Tiga RUU yang bermasalah, Bougainville Advance Mining Holdings Trust Authorisation Bill, Bougainville Advance Mining Holdings Limited Authorisation Bill, dan RUU untuk mengubah UU tentang Pertambangan Bougainville 2015, semuanya telah melalui tahap pembahasan pertama. Pembahasan lebih lanjut oleh parlemen setempat dijadwalkan untuk 12 Februari mendatang. (RNZI)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top