Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Saatnya buruh OAP berserikat

Ketua Umum FSBDSOAP, Kope Wenda (kiri) – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Penggagas Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Orang Asli Papua (FSBDSOAP), Kope Wenda menyatakan salah satu tujuannya mendirikan serikat buruh tersebut, untuk memproteksi buruh orang asli Papua di seluruh tanah Papua.

Kope Wenda yang merupakan Ketua Umum FSBDSOAP mengatakan, Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Orang Asli Papua akan membantu pekerja OAP yang mendapat perlakuan tak adil di tempat mereka bekerja.

“Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Orang Asli Papua ini sejak beberapa waktu telah berbadan hukum. Sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI dengan nomor.3200-00-00/450/VII/2019 yang diterbitkan pada 23 Juli 2019,” kata Kope Wenda, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, serikat buruh orang asli Papua ini tidak hanya akan mengadvokasi pekerja OAP yang menghadapi masalah, juga direncanakan memberikan latihan keterampilan kepada orang asli, untuk menciptakan lapangan kerja.

“Ya, karena pemikiran mendirikan serikat buruh ini, salah satunya karena kami melihat banyak anak-anak Papua yang belum memiliki pekerjaan, meski mereka sudah menyelesaikan pendidikan hingga sarjana,” ujarnya.

Kata Kope Wenda, pihaknya juga ingin mengubah cara pandang anak-anak asli Papua yang selama ini cenderung menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tujuan utama, karena banyak peluang sektor swasta yang bisa menjadi tumpuan hidup.

Loading...
;

Ke depan lanjutnya, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Orang Asli Papua akan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait lainnya untuk pelatihan kepada orang asli Papua.

“Misalnya untuk mempersiapkan anak-anak Papua yang ingin menjadi satpam atau security, kami akan bekerjasama dengan Polda Papua. Kami ingin ke depan security yang ada di perusahaan swasta, di bandara, pelabuhan hingga hotel-hotel didominasi anak-anak asli Papua,” ucapnya.

Sementara anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, sejak beberapa bulan lalu pihaknya telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan buruh orang asli Papua.

Akan tetapi saat diajukan dalam paripurna APBD perubahan Provinsi Papua tahun anggaran 2018 pada pertengahan September 2019, dalam agenda non-APBD, diputuskan menunda pengesahan raperdasus itu.

Menurutnya, pengesahan raperdasus buruh ditunda karena saat itu dari tujuh fraksi dewan, hanya tiga yang menyetujui pengesahannya.

“Kami berharap dalam sidang APBD induk 2019, Raperdasus buruh ini dapat disahkan. Ada beberapa hal yang diatur dalam Raperdasus itu. Salah satunya terkait pembentukan serikat pekerja orang asli Papua sebagai wadah bagi buruh asli Papua memperjuangkan hak mereka,” kata Gobai.

Katanya, Raperdasus tersebut juga mengatur mengenai keberadaan dan perlakuan terhadap pekerja asli Papua di perusahan yang bergerak dalam berbagai bidang. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top