Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Saling lempar tanggung jawab soal tunjangan guru

Suasana pertemuan Komisi V DPR Papua dengan para kepala sekolah dan perwakilah guru SMU (SMK) dari Kota (Kabupaten) Jayapura, Kabupaten Keerom dan pihak terkait, Kamis (20/2/2019) – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Hingga akhir Februari 2019, belum juga ada kejelasan pembayaran tunjangan guru SMA/SMK tahun 2018 di enam kabupaten dan satu kota. Mereka adalah guru di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mimika, Nabire, Lanny Jaya dan Yalimo. Padahal Ujian Nasional hampir tiba. Guru yang merupakan petugas terdepan menjaga masa depan anak-anak itu masih dipusingkan dengan ketidakpastian hak mereka.

Sesuai UU No.23/2014 disebutkan bahwa pengalihan pengelolaan SMA/SMK mulai berlaku dua tahun sejak UU ini terbit, yakni 2016. Kebijakan pemerintah pusat kemudian memutuskan pelaksanaan berlaku serentak sejak Januari 2017. Namun karena tak siap, pemprov Papua meminta penundaan selama setahun (2017). Pemerintah kabupaten/kota menyetujuinya.

Pada akhir 2017, beberapa kabupaten/kota yang memiliki administrasi cukup baik telah selesai melakukan proses pengalihan. Misalnya Kota Jayapura sudah selesai pada November 2017. Sehingga tunjangan guru tak dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2018. Hal itu juga ditandai dengan dihapusnya bidang SMA/SMK di Dinas Pendidikan Kota Jayapura.

Pada akhir 2018, tepatnya 17 Oktober 2018 Pemprov Papua mengeluarkan Pergub 40 tahun 2018 yang memerintahkan kabupaten/kota wajib membayar ULP guru SMA/SMK tahun 2018. Enam kabupaten dan satu kota menolak, karena mengetahui anggaran sudah berada di provinsi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127 tahun 2017 yang dikeluarkan, September 2017. Disitu disebutkan dana tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalihan sudah dianggarkan ke provinsi sejak 2017. Di lain pihak, jika mereka memaksakan membayar, apalagi diakhir tahun mereka akan melanggar hukum karena tak ada mata anggaran tersebut dalam DPA mereka.

Loading...
;

Dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tunjangan 2018, guru SMU dan SMK enam kabupaten dan satu kota di Papua mencapai Rp 71 miliar. Nilai yang cukup besar. Jika benar dana itu di provinsi, lalu dipergunakan untuk apa pada 2018 lalu? Dan jika kabupaten/kota harus menalangi, dari mana mereka harus menganggarkan?

Itu adalah permasalahan yang kini sedang dihadapi, lalu bagaimana solusinya?

Niatan para guru untuk mem-PTUN-kan mungkin pilihan yang tepat, jika provinsi dan kabupaten/kota terus saling lempar pada permasalahan ini. Mungkin lewat sidang kita dapat bersama-sama dapat melihat kesalahannya berada dimana?(*)

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top