Satpol PP Merauke tak bisa memproses hukum pelaku penggalian pasir

Satpol PP Merauke tak bisa memproses hukum pelaku penggalian pasir

Kepala Satpol PP Merauke, Elyas Refra, saat memberikan keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merauke, Elyas Refra, menegaskan pihaknya tak bisa memproses secara hukum para pelaku yang melakukan penggalian pasir secara ilegal. Karena kewenangan itu telah ditarik ke provinsi sejak beberapa tahun silam.

“Memang kami agak kaku ketika melakukan operasi penertiban penggalian pasir secara ilegal di sejumlah titik di pinggiran kota. Karena kewenangan yang dulunya di kabupaten, telah diambilalih ke provinsi,” kata Refra kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

“Kalau ada peraturan bupati diterbitkan, tentunya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab penertiban. Karena aksi penggalian pasir secara liar, masih terus terjadi sampai sekarang,” sambungnya.

Dengan tak ada batasan penggalian pasir, menurutnya, berdampak terhadap abrasi pantai dan sekitarnya.

“Ini harus segera disikapi dengan serius oleh komponen terkait lain,” pintanya.

Dijelaskan, beberapa orang yang melakukan penggalian pasir, sudah sempat ditangkap dan diamankan. Hanya saja, diberikan sanksi sosial dan dipulangkan. Tidak ada proses hukum, lantaran tak ada dasar hukum sebagai pegangan.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken, menegaskan aksi penggalian pasir belakangan semakin menjadi-jadi. Ini menjadi catatan dan perhatian pemerintah agar harus segera disikapi.

“Memang aksi penggalian pasir terus terjadi dan ini berdampak serius terhadap abrasi pantai. Penggalian juga terjadi di pinggiran kota,” ujarnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)