Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sebelum bicara pemekaran, bangun sumber daya manusia dulu

Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua, Demas Tokoro. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua, Minggus Madai mendesak pemerintah Kabupaten Nabire membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu sebelum bicara pemekaran. Pemerintah Kabupaten Nabire diminta mempertimbangkan dahulu berbagai hal dan dampak pemekaran, terutama menyiapkan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pemekaran.

Hal itu dinyatakan Minggus Madai usai berkunjung ke Kabupaten Nabire pada pekan lalu. “Kita bicara pemekaran, siapa yang mau kerja?” tanya anggota Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) itu.

Menurutnya, setiap pemerintah daerah yang mencita-citakan pemekaran harus menjawab terlebih dahulu masalah kebutuhan tenaga kerja di daerah otonom baru (DOB) yang terbentuk karena pemekaran. Madai menyatakan jauh-jauh hari sebelum memperjuangkan pemekaran, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyiapkan sumber daya manusia di DOB.

“Pemerintah daerah punya kewajiban mempersiapkan sumber daya manusia [di DOB]. Supaya mereka bisa membangun daerah sendiri, tanpa berharap orang lain,” kata Madai.

Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro menambahkan belum waktunya rakyat Papua menerima pemekaran Provinsi Papua. Ia menyatakan rakyat di Papua lebih membutuhkan kemajuan dan kesejahteraan hidup agar menyamai daerah lain di Indonesia.

Loading...
;

Tokoro menyatakan pemekaran justru memperlebar jurang pemisah antara pendatang dan asli Papua. Orang asli menjadi penonton aktivitas ekonomi orang migran di DOB, karena orang migran mendapatkan dukungan akses dan anggaran untuk berusaha di DOB.

“Apakah pemekaran [provinsi] membuat Orang Asli Papua sejahtera, atau sebaliknya? Lihatlah, saat ini non-OAP lebih berkuasa dan sejahtera daripada OAP,” kata Tokoro menyoal pemekaran.

Tokoro menegaskan dirinya tidak menolak usulan pemekaran wilayah yang sudah siap sumber daya manusia dan ekonomi. Ia juga mengingatkan, upaya pemekaran Provinsi Papua harus melalui persetujuan MRP.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top