Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sebelum pemekaran, rundingkan dulu soal Freeport

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John NR Gobai. – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wacana pemekaran Provinsi Papua terus memanen kritik, karena dianggap tidak relevan dengan persoalan mendasar di Papua, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan bagi masyarakat adat maupun orang asli Papua. Masyarakat adat di kawasan konsesi tambah PT Freeport Indonesia kini turut bicara.

Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), suku yang memiliki hak ulayat atas areal tambang PT Freeport Indonesia, Odizeus Beanal mengharapkan kerendahan hati elit Papua untuk memikirkan dampak investasi terhadap masyarakat adat Papua. Beanal mempertanyakan negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengabaikan fakta bahwa Suku Amungme menjadi masyarakat adat yang paling terdampak aktivitas PTFI.

“Orang Papua terutama bupati, gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua harus merangkul masyarakat, bicara hak-hak masyarakat adat, terutama dengan adanya perusahaan. Pemerintah sudah dapat 51 persen saham [PTFI], dikelola PT Inalum. Akan tetapi, mereka tidak pernah pikirkan hak-hak kami [sebagai kelompok paling terdampak aktivitas PTFI,” kata Beanal kepada jurnalis Jubi di Kota Jayapura, Papua,  Senin (18/11/2019).

Odizeus Beanal menyatakan ada banyak hak masyarakat adat yang tidak pernah dibicarakan, padahal mereka menjadi kelompok yang paling terdampak aktivitas PTFI. Hak yang terabaikan itu termasuk hak atas kebun dan hutan ulayat yang telah menjadi lahan tambang, hak atas lingkungan yang telah mengalami perubahan atau kerusakan akibat berbagai aktivitas PTFI, seperti pembuangan tailing ataupun aktivitas lainnya.

Loading...
;

John NR Gobai, anggota DPR Papua kursi pengangkatan periode 2014 – 2019 mengatakan dirinya sependapat jika pemenuhan hak masyarakat adat pemilik tambang harus dirampungkan sebelum pemerintah pusat menjalankan pemekaran Provinsi Papua. “Kalau saya ditanya, jangan bicara pemekaran dulu, bicara hak masyarakat sekitar tambang dulu,” kata Gobai.

Gobai menyatakan pembicaraan itu sepertinya sederhana, akan tetapi penting demi masa depan masyarakat adat Suku Amungme, Kamoro, dan masyarakat adat lain di Papua. “[Masa] pemerintahan itu ada batasnya, [masa izin] Freeport ini ada batas. Setelah Freeport pergi, bagaimana [nasib] masyarakat adat? Tanah dan lingkungan itu kehidupan dan surganya [masyarakat adat]. Karena itu, saya mau semua harus duduk berunding. Pemerintah, Freeport dan masyarakat adat harus berunding,” kata Gobai.

Menurutnya, perundingan itu hendaknya bukan hanya membahas pemenuhan hak masyarakat adat atas hasil perundingan divestasi 51 persen saham PTFI, namun juga memperjelas kedudukan 10 persen saham Pemerintah Provinsi Papua. “Saya lihat semua itu tidak jelas, jadi perlu kejelasan,” ujar Gobai.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top