Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sebulan sejak kabinet baru Tonga ditunjuk, posisi Menlu masih kosong

Perdana Menteri Tonga, Pōhiva Tu’i’onetoa. – Kaniva Tonga/Kalino Lātū

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nuku’alofa, Jubi – Raja Tonga telah menunjuk semua menteri yang diusulkan oleh Perdana Menteri yang baru dalam susunan kabinetnya bulan lalu, kecuali untuk posisi Menteri Luar Negeri.

Dalam daftar anggota kementeriannya, Perdana Menteri Pōhiva Tu’i’onetoa diusulkan untuk mengambil alih portofolio Kementerian Luar Negeri, sebuah portofolio yang biasanya dipimpin langsung oleh perdana menteri negara itu. Posisi sekretaris kementerian itu juga masih kosong, sementara Sekretaris Kabinet Edgar Cocker juga menjabat sebagai Kepala Sekretaris.

Berdasarkan Konstitusi Tonga, kekuasaan untuk memilih menteri adalah wewenang Perdana Menteri, sementara wewenang untuk menunjuk mereka ada pada raja.

PM Tu’i’onetoa menegaskan bahwa konstitusi negara itu tidak menetapkan jangka waktu bagi raja untuk mengangkat menteri itu.

Loading...
;

“Itu sepenuhnya tergantung pada raja untuk menunjuk menteri itu ketika dia merasa menemukan orang yang seusai,” katanya kepada Kaniva News.

PM Tu’i’onetoa mengungkapkan bahwa dia percaya kosongnya jabatan menteri dan sekretaris kementerian itu, tidak berpengaruh dalam pekerjaan sehari-hari kementerian itu. Saat ini ia yang bertanggung jawab untuk menandatangani dokumen yang perlu ditandatangani oleh seorang menlu.

Menurutnya tugas konstitusional Raja Tonga, termasuk dalam menandatangani perjanjian-perjanjian dan negosiasi internasional, berjalan dengan lancar. Dia menambahkan bahwa Raja Tupou VI baru saja kembali dari luar negeri, dan mereka sedang bekerja bersama-sama dengan kantor istana kerajaan.

Kekosongan salah satu kementerian paling penting bagi negara itu telah memicu berbagai komentar dan kritik dari masyarakat, terutama di tengah-tengah maraknya berita seputar pembentukan kedutaan besar pertama Tonga di Uni Emirat Arab.

Kecaman itu juga datang setelah Sekretaris kementerian itu yang sebelumnya, Mahe’uli’uli Tupouniua, dipecat dan pemecatannya menjadi kontroversial.

Putri mendiang ‘Akilisi Pōhiva, Lautala Tapueluelu, telah mempertanyakan posisi Komisi Pelayanan Publik (PSC) setelah laporan pemecatan Mahe’uli’uli Tupouniua.

Lautala mempertanyakan keabsahan pemecatan itu dan apakah PSC bertindak secara independen dalam mengambil keputusan itu. (Kaniva Tonga)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top