Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sebut data tim relawan untuk Nduga hoaks, TNI/Polri diminta paparkan data valid

Pertemuan bupati dan wakil bupati Nduga di halaman Gereja Kingmi, Jemaat Weneroma bersama masyarakat yang mengungsi di Wamena beberapa waktu lalu. – Jubi/ Islami.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

 Jayapura, Jubi – Anggota Tim Solidaritas untuk Nduga, Hipolitus Wangge meminta TNI dan Polri menunjukkan data valid tentang jumlah pengungsi Nduga yang tewas, guna membantah data yang telah disusun tim solidaritas untuk Nduga, beberapa waktu lalu. Menurutnya, tudingan TNI/Polri yang menyebut data tim soildaritas untuk Nduga hoaks, tak berdasar.

“Harusnya TNI kalo membantah sediakan data dong. Pertanyaan saya sederhana saja, kalau jumlah yang kami sebutkan tak berdasar, data mereka ke mana, apakah mereka melakukan pendataan? Atau mereka menunggu data dari Pemkab Jayawijaya? Sedangkan Pemkab sendiri tidak punya data. Kalau mereka sebut data kami hoaks, nah data mereka mana? Ada tidak mereka dampingi korban khusus di Wamena,” kata Hipolitus Wangge saat dihubungi Jubi, Sabtu (27/7/2019).

Menurut Hipolitus, TNI/Polri harusnya tak perlu gusar jika memiliki data valid soal jumlah pengungsi hingga korban meninggal. Berbeda dengan Tim Solidaritas untuk Nduga yang nyata-nyata berada di lokasi dan mendampingi para pengungsi.

“Selama ini mereka yang menuduh hoaks ada melakukan pendataan nggak? Mereka ada melakukan penanganan trauma nggak bersama pengungsi? Mungkin ada data yang keliru, tapi bantahlah dengan data,” katanya.

Loading...
;

Menanggapi TNI/Polri yang menuding sejumlah media termasuk Jubi mempublikasikan data hoaks, Hipolitus Wangge justru menyebut ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh aparat. Salah satunya adalah tertutupnya akses untuk media masuk ke Nduga.

“Kenapa TNI dan Polri terkesan menutupi ini dari media? Alasan keselamatan? Gunanya TNI/Polri apa? Media itu sebagai penyambung informasi yang dijamin undang-undang toh? Giliran fakta disampaikan kenapa malah dibilang hoaks?” jelasnya.

Ia juga menyesalkan lambannya penanganan Pemerintah Indonesia atas berbagai konflik yang terjadi di Nduga. Menurutnya, konflik yang terjadi di Nduga tak lepas dari tanggung jawab Pemerintah. Jika berkaca pada UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, sudah seharusnya konflik Nduga diambil alih Pemerintah.

“Akses yang sulit kepada jurnalis itu satu gambaran bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya kasus konflik bersenjata yang bersifat politis. Mereka Indonesia hanya berpikir soal kriminal. Ini konflik ideologi dan politik juga. Harusnya pemerintah pusat turun tangan,” kata Wangge.

Saat disinggung kondisi pengungsi, Hipolitus Wangge menyebut keadaannya sama sekali tak tersentuh oleh Pemerintah. Ia meminta Pemerintah mengakui adanya pengungsi internal. Dengan begitu bantuan dan penanganan trauma bisa dilakukan secara maksimal.

 

Konflik akibat proyek

Ia juga mengingatkan, konflik di Nduga bisa terjadi satu diantaranya akibat Pemerintah sejak awal tak mengakomodir pendapat masyarakat adat tentang pembangunan proyek jalan TransPapua. Ia menilai proyek tersebut tak ramah dengan masyarakat pegunungan.

Ini karena pembangunan proyek itu dianggap menggangu keseimbangan lingkungan utamanya Taman Nasional Lorenz. Apalagi taman itu sudah ditahbiskan sebagai warisan dunia oleh Unesco.

“Proyek TransPapua cenderung sentralistik dikonsepkan dan dibahas secara umum oleh Pemerintah Indonesia tanpa melibatkan masyarakat adat di pegunungan tengah Papua,” jelasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terungkap yang dibutuhkan Papua adalah pembangunan jalan yang menghubungkan antar distrik, bukan jalan TransPapua.

Sebelumnya, Kamis (18/7/2019) pekan lalu, Tim Solidaritas untuk Nduga menggelar  Konferensi Pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).  Mewakili tim relawan, Hipolitus Wangge, menyatakan sekitar 139 orang meninggal dan lima orang masih hilang (dari Desember 2018) hingga bulan Juli 2019.

“Sebagian besar yang meninggal ini adalah balita, 40 orang dan orang dewasa usia produktif, 64 orang,” lanjut Wangge.

Dari data tim tersebut, jika dijumlahkan ada 177 orang yang meninggal, meliputi 139 orang pengungsi yang meninggal di Wamena, 17 anggota TNI/Polri yang meninggal sejak penyerangan kelompok Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB), empat pengungsi tertembak dan meninggal di Nduga, satu orang meninggal akibat suara tembakan (kaget), dan lima orang korban hilang, ditambah korban tembak 16 orang karyawan PT. Istaka Karya yang meninggal pada awal Desember 2018 lalu.

 

Bantahan TNI/Polri

Informasi yang menyebut ada ratusan pengungsi asal Nduga tewas, dibantah Polisi dan TNI. Kapolres Jayawijaya, AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan saat informasi yang menyebut ada 139 warga tewas di pengungsian sebagai kabar bohong. Menurutnya, dari hasil koordinasi dengan kepala suku besar Nduga, hanya tercatat ada tujuh orang meninggal di Keneyam sepanjang Juni 2019.

“Tetapi kalau disampaikan 139 itu tidak benar. Di sana tidak ada. Kami juga sudah koordinasi juga dengan Asisten Sekda Nduga, ia sempat kaget dan tanyakan berita dari mana lagi,” kata Tonny Ananda. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top