Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sejak kasus rasisme di Surabaya, nilai kemanusiaan di Papua terus merosot

BEM STFT Fajar Timur dan BEM STFT GKI IS Kinjne memberikan keterangan pers menyikapi situasi di Papua. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Ekskutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atau BEM STFT Fajar Timur dan BEM STFT GKI IS Kinjne menyatakan nilai kemanusiaan di Papua terus merosot sejak terjadinya kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Proses hukum terhadap seluruh pelaku persekusi dan rasisme harus dilakukan demi memulihkan rasa keadilan publik di Papua, demi memulai penyelesaian berbagai konflik di Papua.

Ketua BEM STFT GKI IS Kinjne, Erik Aliknowe menyatakan berbagai unjukrasa terjadi mulai 19 Agustus 2019, sebagai reaksi terhadap polisi dan aparatur negara yang membiarkan para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019. Pembiaran terus terjadi, hingga demonstrasi terus berlanjut, beberapa demonstrasi berkembang menjadi amuk massa dan memunculkan tindakan kekerasan-baik kekerasan oleh aparatur negara maupun kekerasan oleh warga kepada warga lainnya.

“Kami menghimpun data [korban rangkaian amuk massa dan kekerasan pasca kasus Surabaya] dari berbagai media massa, sebanyak 49 korban jiwa. Di Deiyai ada sembilan orang korban tewas. Di Jayapura ada delapan orang korban tewas. Di Wamena ada 32 orang korban tewas. Fakta ini menunjukkan kondisi Papua masih bergolak,” kata Aliknowe dalam keterangan pers bersama BEM STFT Fajar Timur dan BEM STFT GKI IS Kinjne di Jayapura, Sabtu (28/9/2019).

Aliknowe mengatakan pernyataan berbagai pejabat pemerintah yang menyatakan situasi Papua “aman” dan “kondusif” tidak menjadi pengalaman kolektif warga di Papua. Pasca kasus persekusi dan rasisme yang terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, pemerintah sudah mengirim ribuan polisi dan tentara tambahan untuk menjaga keamanan di Papua. Berbagai pihak telah mengingatkan kehadiran ribuan polisi dan tentara tambahan bisa membangkitkan trauma warga Papua terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai operasi militer di masa lalu.

Loading...
;

“Bersamaan dengan itu, ribuan mahasiswa Papua di luar Papua lebih memilih untuk kembali ke Tanah Papua. Lalu, aksi penyisiran dan penangkapan terus dilakukan oleh aparat terhadap aktivis HAM, Mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis. Langkah itu intimidatif dan justru meneror warga di Papua. Semua akumulasi tindakan ini menegassikan narasi ‘kondusif’ yang disampaikan oleh Negara dan instrumennya. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal,” katanya.

Di sisi lain, proses hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya tidak tuntas, dan belum memulihkan rasa keadilan orang Papua yang terkoyak oleh kasus rasisme di Surabaya. Pasca penambahan pasukan di Papua secara besar-besaran itu, kekerasan baru justru terjadi, dan direspon dengan cara-cara yang semakin mengoyak rasa keadilan orang Papua.

Ketua BEM STFT Fajar Timur, Aris Yeimo meminta pemerintah menghentikan pendekatan keamanan yang militeristik terhadap warga Papaua maupun para mahasiswa yang memilih meninggalkan kota studi di luar Papua. Yeimo mendesak aparat penegak hukum segera menertibkan organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan persekusi dan rasisme terhadap orang Papua, termasuk dalam kasus persekusi dan rasisme di Surabaya.

Aris Yeimo juga meminta pemerintah tidak lagi melakukan klaim dialog, karena dialog hanya sekelompok orang tertentu yang pro-pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. “[Orang tertentu seharusnya] tidak mengatasnamakan orang Papua untuk membawa aspirasi masyarakat  Papua secara parsial ke Pemerintah Pusat,” kata Yeimo.

Yeimo mendesak pemerintah segera menjalankan konsep dialog yang telah disodorkan Jaringan Damai Papua, dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Ketimbang memilih sendiri kelompok masyarakat Papua yang diajak berdialog, Yeimo mendesak pemerintah bertanya kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah memetakan para aktor yang seharusnya dilibatkan dalam dialog damai Papua.

“Harus ada upaya membuka ruang dialog dengan mahasiswa eksodus, para rektor perguruan tinggi se-Tanah Papua, orang asli Papua, masyarakat pendatang di Papua, perusahaan swasta, TNI, Polri, termasuk juga dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan diaspora orang Papua,” kata Yeimo.

Yeimo juga menekankan dialog itu harus membahas emat akar masalah Papua yang telah dirumuskan LIPI. Empat akar persoalan Papua itu adalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, serta marjinalisasi orang Papua.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top