HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sejumlah alasan Maluku Utara rawan konflik Pemilu

Ilustrasi pixabay.com

“Integritas penyelenggara menjadi salah satu fackor ditetapkannya Maluku Utara sebagai daerah rawan konflik dalam Pemilu,”

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Ternate, Jubi –Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) mengakui Maluku Utara sebagai daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pemilu 2019. Hal itu sesuai dengan catatan kepolisian yang menyebutkan kawasan Maluku Utara masuk kategori daerah merah.

“Integritas penyelenggara menjadi salah satu fakkor ditetapkannya Maluku Utara sebagai daerah rawan konflik dalam Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, Kamis, (21/3/2019).

Berita terkait : Kedubes AS tanya kesiapan Pemilu di Jayawijaya hingga lihat pengungsi Nduga

Loading...
;

Ada Bimtek untuk penyelenggara Pemilu di Merauke

Pemprov Papua minta Bawaslu cegah pelanggaran Pemilu

Selain itu, Muksin menyebutkan indikator lain adanya sejumlah incumbent atau anggota KPU aktif saat ini sebagian tidak lagi lulus seleksi calon anggota KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Saya juga sependapat, kalau integritas penyelenggara diragukan karena mereka tidak lulus dalam seleksi calon anggota KPU,” kata Muksin menjelaskan.

Maluku Utara sendiri mendapat skor 49,89 berdasarkan akumulasi IKP 2019 di 10 kabupaten dan kota bersama dengan 14 provinsi lain di Indonesia. Hal itu mengacu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 secara nasional yang dikeluarkan Bawaslu Republik Indonesia.

“Dalam IPK itu Malut masuk pada zona kerawanan tingkat sedang untuk level provinsi, namun beberapa aspek dimensi dan sub dimensi, sejumlah kabupaten dan kota di Malut justru memiliki indeks yang masuk kerawanan tinggi,” katanya.

Baca juga : Polda Papua Barat petakan kekuatan pengamanan Pemilu 2019

Logistik  Pemilu untuk 23 distrik di Nduga harus dikirim dengan helikopter

Bupati Merauke: Tak boleh ada yang ganggu jalannya pemilu

Sedangkan data Mabes Polri menyebutkan ada 15 provinsi yang masuk kategori rawan dan dari 15 tersebut diantaranya, Papua Barat, Papua, Malut, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DIY, NTB, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Dari situasi kamtibmas dan latar belakang menunjukan Malut merupakan daerah konflik horizontal serta memiliki catatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Selain itu secara letak geografis Malut hampir 73 persen adalah wilayah laut sementara sisanya adalah wilayah daratan. Hal itu menjadi salah satu indikator sebagai daerah rawan konflik horizontal. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top