Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sejumlah desa di Maluku Tenggara terbukti salah gunakan wewenang

Ilustrasi penerimaan dana desa – Jubi/Dok

Dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke penegak hukum untuk di proses.

Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Langgur, Jubi – Beberapa desa atau ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara terbukti menyalahgunakan wewenang. Hal itu mengacu hasil audit Inspektorat Malra yang dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke penegak hukum untuk di proses.

“Ada beberapa ohoi yang sudah terbukti, makanya dalam satu dua hari kami akan menyerahkan ke aparat penegak hukum,” ujar Kepala Inspekorat Malra, Fatma Talaohu, Sabtu, (27/7/2019).

Berita terkait  : DPMK Biak: Dana desa dapat dialokasikan untuk program pencegahan stunting

Selewengkan dana desa, kepala kampung akan dinonjobkan

Loading...
;

Baru 201 kampung di Jayawijaya yang siap dicairkan dana desa

Fatma menyebutkan penyalahgunaan dalam kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) namun sejauh ini belum diserahkan ke penegak hukum sehingga butuh pengendalian yang memadai oleh inspektorat.

“Tidak sembarangan saya menyerahkan LHP-nya, kami harus mendukung Pemkab Malra sampai dengan penanganan di pihak penegak hukum berjalan mulus,” kata Fatma menambahkan.

Ia mengaku akan akan menyikapi dengan standar prosedur pengendalian internal, yang artinya jika sudah menyerahkan ke penegak hukum harus ada bukti. Apa lagi pengelolaan DD diawasi langsung oleh KPK dan diawasi juga secara berlapis-lapis, baik oleh masyarakat, Kepolisian, Inspektorat dan juga oleh lembaga sosial kemasyarakatan.

Fatma mengaku terus memonitor dan mengevaluasi terkait dengan pencegahan korupsi terintegrasi. “Sasarannya yaitu terkait dengan perencanaan, pengelolaan keuangan aset dan pendapatan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, transparansi pengolahan pemerintahan, dan pengelolaan DD,” katanya.

Baca juga : Sosialisasi dana desa di Distrik Asotipo

DPRD Merauke minta dana desa untuk pemberdayaan ekonomi rakyat

Kepala suku diminta awasi dana desa 

Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun, meminta Camat segera mengevaluasi kinerja Kepala atau pejabat di wilayah masing-masing, kemudian disampaikan ke Pemkab secara tertulis.

“Camat diharapkan juga untuk senantiasa memperhatikan dan memberikan peringatan kepada kepala ohoi agar tidak melakukan pergantian perangkat dengan menggunakan mekanisme yang benar sehingga tidak menimbulkan masalah,” ujar Thaher.

Menurut dia program maupun kegiatan di ohoi harus bersifat buttom up dari bawah ke atas, bukan lagi Dinas PMD yang lagi buat program dan diikuti oleh desa.
“Namun, desa membuat program yang harus punya konektivitas dengan program dinas di lingkup Pemda Malra,” kata Thaher menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top