Sejumlah Parpol di Papua akan ke MK, KPU: Kami hadapi

Sejumlah Parpol di Papua akan ke MK, KPU: Kami hadapi

Sejumlah Komisioner KPU Papua saat menandatangani form DC1 (formulir rekapitulasi tingkat provinsi) – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Banyaknya Partai Politik (Parpol) maupun calon legislatif (caleg) di pemilihan DPRD, DPRP, DPR RI, dan DPD RI yang akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) akibat sejumlah pelanggaran dalam proses Pemilu di Papua, akan dihadapai Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Penolakan dengan hasil Pemilu bagi kami sebagai penyelenggara adalah hal yang wajar. Pastinya ada yang kecewa dengan proses yang sedang berjalan ini. Kami siap dengan segala tuntutan tersebut,” kata Ketua KPU Papua Theodorus Kossay kepada wartawan, Senin (20/5/2019) dini hari usai penetapan rekapitulasi tingkat Provinsi Papua di Grand Abe Hotel.

Apalagi kata dia, penolakan hasil pleno tersebut tidak dilakukan oleh semua Partai Politik (Parpol), namun hanya sebagian dari Parpol yang tak menerima hasil tersebut.

“Bervariasi, ada PKB yang menerima secara keseluruhan rekapitulasi di semua tingkatan, Partai Golkar, tetapi ada sebagian partai yang menerima hasil rekapitulasi presiden dan wakil presiden dan DPR RI tetapi ada juga yang tidak terima soal rekapitulasi tingkat DPRP. Tapi tidak apa-apa itu haknya mereka,” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisioner KPU Papua yang membidangi Divisi Teknis, Melkias Kambu mengatakan, pihaknya akan menginventarisir semua persoalan yang terjadi, untuk menghadapi sejumlah tuntutan Parpol tersebut.

“Jadikan ada form DC2 (form keberatan) yang diisi oleh Parpol maupun caleg yang tidak puas dengan hasil Pemilu ini yang akan kami kelompokkan persoalannya, dan akan kami laporkan ke KPU RI. Intinya bahwa kami siap dan sudah ada tim pengacara dari KPU Papua maupun pengacara yang ditunjuk oleh KPU RI untuk menghadapi segala tuntutan Pemilu di MK,” kata Kambu.

Menurut Kambu, pihaknya sangat siap apabila dalam proses di MK nanti diputuskan bersalah.

“Pastinya kami tahu konsekuensi dari proses ini, dan kami secara keseluruhan sudah siap untuk di DKKP oleh mereka (Parpol maupun caleg). Kami inikan nantinya akan dievaluasi oleh KPU RI, begitupun kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh penyelenggara Pemilu dibawah kami yaitu KPUD, PPD, PPS, dan PPK,” ujarnya. (*)

 

Editor      : Edho Sinaga

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)