Sejumlah pihak bahas proyek rendah karbon

Sejumlah pihak bahas proyek rendah karbon

Hutan di Boven Digoel tahun 2018 – Jubi/geckoproject.id/Greenpeace

Papua No. 1 News Portal | Jubi

PEMERINTAH Provinsi Papua melalui Komisi Daerah Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA PIPB) dan WWF Indonesia sebagai mitra strategis menggelar pertemuan awal untuk memulai pembangunan yurisdiksi rendah karbon di Papua. Proyek tersebut merupakan amanat  sekretariat Governor Climate Forum (GCF)–Papua menjadi salah satu inisiatornya.

Pertemuan awal pada Selasa, 12 Maret 2019 dihadiri beberapa dinas terkait, perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Biak Numfor-Supiori, dan KPH Kepulauan Yapen, serta mitra pembangunan. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan komitmen para pihak dalam mendukung implementasi proyek rendah karbon.

Governor Climate Forum hadir sebagai bagian dari komitmen para gubernur yang wilayahnya masih memiliki tutupan hutan yang luas, agar berkontribusi terhadap peningkatkan emisi CO2, khususnya yang berasal dari perubahan tutupan lahan (land use change).

Provinsi Papua dengan luas lebih dari 31 juta hektare merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan hutan alam terbilang luas dari anggota GCF lainnya.

Di Papua, terdapat dua lokasi KPH yang dijadikan fokus untuk model proyek tersebut, yakni, KPH Biak Numfor-Supiori dan KPH Kepulauan Yapen. Dengan begitu diharapkan dua model KPH ini berkomitmen dan bersepakat untuk menjadi model proyek GCF selama 18 bulan ke depan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam sambutan yang dibacakan staf ahli gubernur, Annie Rumbiak, mengatakan pembentukan KPH di Papua menghadapi tantangan yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia.

Disebutkan, pembentukan KPH didasari pada hak kepemilikan tanah adat dan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas masyarakat Papua.

“Kondisi ini didukung juga dengan fakta bahwa dari hampir tiga juta orang di Papua, 84 persen bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka, termasuk manfaat sosial dan budaya yang didapat dari hutan.”

Sebagian besar dari mereka ini dianggap miskin dan rentan terjadi konflik sosial jika perencanaan KPH tidak mempertimbangkan ketergantungan masyarakat Papua pada hutan.

Otonomi khusus untuk Provinsi Papua di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 memberi wewenang penuh untuk mengatur orang Papua sesuai dengan aspirasi dan hak tradisional mereka. Juga mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor di tingkat provinsi hingga ke kabupaten, distrik dan kampung, untuk berpartisipasi mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan.

“Diharapkan melalui dukungan penuh para pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan kontribusi dalam upaya tata guna lahan yang berkelanjutan dan mendukung komitmen nasional dan global mendorong penurunan emisi CO2 dan mengatasi perubahan iklim.”

Dia juga berharap agar keberhasilan di dua KPH itu dapat direplikasikan ke KPH lainnya di Provinsi Papua.

Di sisi lain, Direktur WWF Indonesia Program Papua, Benja V. Mambai, menyatakan mayoritas emisi CO2 di Indonesia berasal dari perubahan penggunaan lahan, sehingga sektor berbasis lahan telah ditetapkan sebagai prioritas, untuk memenuhi target pengurangan emisi nasional.

Pembangunan rendah emisi diharapkan dapat menjawabi tantangan dalam tata kelola hutan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar.

“Program ini sekaligus memberi ruang dalam mengakomodir nilai-nilai budaya orang Papua dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial, budaya, dan ekonomi, serta lembaga adat, termasuk hukum adat dan batas wilayah adat,” kata Benja.

Aristoteles Ap dari KPH Biak Numfor mengatakan pihaknya sedang mendorong pengembangan hasil hutan dan lingkungan melalui penanaman dan pengembangan minyak kayu putih di Biak dan Supiori. Minyak kayu putih sudah dikembangkan dan dijual keluar Biak sejak 2018. Di Supiori juga akan dikembangkan ekowisata. (*)

Editor: Timo Marten

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)