Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sejumlah sekolah di Bekasi diperiksa Ombudsman

Ilustrasi pertemuan Komisi V DPR Papua bersama para kepala sekolah, Jubi/Arjuna Pademme.

Terkait dugaan melakukan pelanggaran saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Bekasi, Jubi– Lima sekolah yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diperiksa Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya. Pemeriksaan terkait dugaan melakukan pelanggaran saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini.

“Sebenarnya ada 11 sekolah yang sedang kita periksa tapi untuk wilayah Bekasi hanya lima sekolah. Sisanya, sekolah yang ada di Bogor, dan Depok,” Kata Kepala Keasistenan Bidang Pendidikan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rully Amirulloh, Rabu, (10/7/2019).

Baca juga : Dinas Pendidikan diminta memantau proses penerimaan siswa baru

Loading...
;

Disdik Papua minta sekolah netral dalam penerimaan siswa baru

Hari pertama penerimaan siswa baru SMAN 1 Sentani, 600 formulir habis

Kelima sekolah itu di antaranya SMAN 1 dan SMAN 2 Kota Bekasi. Sedang, tiga sekolah lainnya berada di Kabupaten Bekasi yakni SMAN 1 Cikarang Pusat, SMAN 3 Babelan, dan SMAN 7 Tambun Selatan.

Pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang masuk sejak awal PPDB 2019 bergulir. Sedikitnya ada 20 laporan yang masuk melalui sejumlah saluran, baik surat elektronik, ‘whatsapp’, juga telepon.

“Pelapornya bervariasi, ada yang merupakan korban, ada juga yang sekadar melemparkan informasi. Laporan yang terkonfirmasi dengan sumbernya tentu langsung kami tindak lanjuti,” kata Rully menambahkan.

Laporan yang masuk mayoritas mempermasalahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB 2019 yang diimplementasikan secara berbeda di masing-masing wilayah tugas Ombudsman Jakarta Raya, yakni Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta DKI Jakarta.

Laporan banyak menyangkut terkait aturan zonasi karena di Jawa Barat, kuota zonasi dibagi ke dalam berbagai jalur kombinasi sehingga yang zonasi murni hanya tersisa 30 hingga 40 persen. “Sementara di DKI Jakarta zonasi justru tidak diimplementasikan karena pertimbangan nilai yang diutamakan saat menyeleksi calon peserta didik baru,” kata Rully menjelaskan.

Menurut dia, laporan-laporan yang masuk terlihat aturan PPDB tidak tersosialisasi dengan baik sehingga implementasinya banyak yang menyimpang.

Sedangkan klarifikasi serta penjelasan dari sekolah dibutuhkan untuk mendapatkan poin penting guna ditindaklanjuti dengan investigasi tertutup.

Ombudsman mengupayakan semua bisa diselesaikan cepat, utamanya setelah siswa-siswa masuk sekolah. (*)

Editor : Edi Faisol

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top