HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sekda Papua : media jangan beropini soal insiden KPK

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen meminta media massa tidak memelintir atau beropini terkait sikap pemerintah provinsi terhadap dua penyidik KPK yang terjadi di Hotel Borobudur Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Media massa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab memelintir alur cerita yang sebenarnya. Sehingga muncul opini yang menempatkan serta menyudutkan Pemprov Papua, seolah-olah menjadi pihak yang paling bersalah melakukan penganiayaan terhadap tim KPK,” kata Hery, di Jayapura, Senin (11/2/2019).

Ia katakan, jika dari awal kedua penyidik itu mengaku sebagai anggota KPK tentu tidak akan terjadi masalah. Bahkan pemerintah provinsi Papua akan mengijinkan ikut dalam rapat dan mendengar apa saja yang diperbincangkan pejabat Papua.

“Kita justru mengira yang bersangkutan itu adalah anggota KPK gadungan, karena saat ditanya surat tugas tidak ada. Makanya kami bawa ke Polda supaya bisa buktikan apakah keduanya tim KPK asli atau tidak. Ini yang sebenarnya terjadi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kejadian bermula saat pihaknya bersama lima provinsi diundang KPK untuk mengikuti kick off rencana aksi satu peta penataan sumber daya alam kehutanan, lingkungan, pertambangan, perikanan dan kelautan.

Loading...
;

Usai kegiatan di KPK, seluruh pejabat Papua kembali ke penginapan (Hotel Borobudur) dan bersama pejabat terkait termasuk Gubernur Papua, berbincang ringan di depan lobi hotel. Dalam beberapa saat seseorang yang terkesan intel mengambil foto semua yang pada saat itu ada duduk di tempat itu.

“Saya yang curiga usai mendapat keluhan dari Sespri Gubernur, langsung mendekati dan bertanya kepada pria yang belakangan diketahui tim KPK. Pertanyaan saya ringan saat mendekati orang itu, saya bertanya apakah mas nginap di hotel ini? Jawabannya tidak. Apakah tunggu jemputan? Jawabnya tidak. Saya bertanya lagi mohon maaf tadi saya lihat motret pimpinan saya. Mas ini siapa? Saya tidak motret jawabnya,” jelasnya.

“Lalu dia memperlihatkan ponselnya ini coba lihat jika ada. Saya menyambutnya dan berkata ponsel yang satu. Lalu direspon dengan gugup dan pada akhirnya kami semua meminta ponsel itu. Dari situlah kami melihat ada foto kami yang diambil secara diam-diam. Dan ketika dia mengaku sebagai tim KPK, kami belum percaya karena saat mengecek melalui inspektur, tak ada jawaban dari institusi pemberantasan korupsi itu. Bahkan sejumlah ponsel mati,” sambungnya.

Intinya, tambah Sekda Hery, kejadian di Hotel Borobudur tak seperti yang diberitakan media. Sebab awalnya yang bersangkutan diduga tim KPK gadungan karena memotret tanpa izin. Sehingga pejabat Pemprov Papua yang ada pun bereaksi spontan namun tidak dengan kekerasan.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Papua, Yance Salambauw membenarkan adanya pemanggilan dari pihak Polda Metro Jaya tertanggal 8 Februari 2019.

“Untuk pemangilan dari polda Metro Jaya memang ada beberapa surat pemangilan yang baru kami terima hanya saja, keterangan itu tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyidik, akan tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk dijadwalkan kembali,” kata Yance.

Menurut ia, jika suatu perkara masuk di ranah hukum, maka harus berjalan dengan ketentuan berlaku. Pemanggilan saksi ada beberapa orang atau staf, baik dari DPR, MRP dan rombongan yang ikut kemarin untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

“Pemanggilan hari ini ada sekitar 2-3 orang saksi yang hendak dimintai keterangan,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Kuasa hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Stefanus Roy Rening. Dirinya meminta KPK berhenti melakukan upaya kriminalisasi terhadap pejabat Pemerintah Provinsi Papua dengan menggeser kegagalannya dalam upaya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Papua di Hotel Borobudur 2 Febrruari 2019 karena tanpa bukti kepada isu penganiayaan terhadap dua pegawainya.

“Kasus yang terjadi tanggal 2 Februari itu ada penyebabnya. Dan sebabnya itu harus dijelaskan oleh KPK secara transparan, jujur dan terbuka kepada publik, apa yang pegawai KPK lakukan di Hotel Borobudur hingga terjadi insiden itu. KPK berusaha menggeser isu dari OTT yang gagal dengan penganiayaan petugas KPK. Ini yang menurut saya tidak fair. Apa yang terjadi saat ini adalah akibat sistem kerja KPK yang tidak professional, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, mempergunakan hukum untuk menakut-nakuti masyarakat,” tegas Roy usai bertemu penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)