Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Selain Pungli, kuat dugaan ada penerimaan honorer ‘siluman’

Tenaga honorer di lembaga kementerian (vertikal) minta kuota mereka dikembalikan jika mereka tidak diakomodir dalam ujian CAT seleksi CPNS di Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Aksi protes tenaga honorer lembaga kementerian di  wilayah Papua Barat, bukan saja karena tidak diakomodir dalam ujian CAT seleksi CPNS formasi khusus Provinsi Papua Barat. Mereka bahkan  menduga kuat ada skenario oknum-oknum tertentu untuk memasukkan honorer “siluman” yang menempati posisi mereka sebagai peserta ujian CAT seleksi CPNS formasi khusus yang mulai berlangsung hari ini.

Pasalnya, dari 1.283 tenaga honorer di Provinsi Papua Barat, telah dipangkas berdasarkan berbagai kriteria, sehingga hanya total 771 tenaga honorer yang dipastikan berhak mengikuti selelsi CPNS kuota 2018 yang baru diselenggarakan tahun 2019.

Didalam angka 771 tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh panitia seleksi, didalamnya juga termasuk ratusan tenaga honorer kementerian. Tetapi tenaga honorer kementerian tidak diakomodir dalam ujian CAT, namun jumlah peserta ujian masih tetap 771.

“Ini aneh, karena kami tidak diakomodir, tapi jumlah peserta ujian tetap 771. Berarti, ada honorer siluman yang disisipkan untuk ganti posisi kami,” ujar Guwenda Waroy honorer kementerian PU PR wilayah Papua Barat dihadapan kepala BKD Papua Barat, Selasa (24/4/2019).

Loading...
;

Waroy mengaku bahwa daftar nama-nama honorer siluman sudah mereka kantongi sebagai bukti. Jika hal ini kemudian tidak diindahkan oleh Pemerintah Papua Barat, maka diduga kuat ada unsur KKN dalam pelaksanaan tes CPNS formasi khusus di Provinsi Papua Barat.

Kepala BKD Papua Barat, Yustus Meidodga mengatakan, bahwa pihaknya tidak tahu soal honorer titipan atau siluman seperti yang disebutkan.  Dia juga tidak memberi jawaban pasti terkait kuota honorer kementerian seperti yang diminta oleh Guwenda Waroi dan ratusan tenaga honorer kementerian lainnya.

“Saya tidak tahu soal itu. Intinya kewenangan ada pada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Papua Barat,” ujar Meidodga. (*)

 

Editor       : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top