Selama 2018, Dewan Pers Terima Sekitar 500 Pengaduan

Selama 2018, Dewan Pers Terima Sekitar 500 Pengaduan

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi saat memberikan materi dalam Workshop Peliputan Pileg dan Pilpres 2019 di Kota Jayapura, Papua, Rabu (27/2/2019) – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi mengatakan selama 2018 pihaknya menerima sekitar 500 pengaduan masyarakat. Hal itu dinyatakan Imam Wahyudi usai memberikan materi dalam Workshop Peliputan Pimilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jayapura, Papua, Rabu (27/2/2019).

Sebagian besar pengaduan itu terkait dengan pelanggaran etika jurnalistik, terutama pengujian kesahihan informasi ataupun prinsip keberimbangan/cover both side dalam pemberitaan oleh pers. “Kebanyakan kasus itu diselesaikan dengan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi. Jika pers tidak memenuhi permintaan Hak Jawab atau Hak Koreksi, berarti perusahaan pers itu tidak taat dan bisa diproses mekanisme hukum selain Undang-undang Pers,” kata Imam.

Imam menegaskan mandat Dewan Pers adalah membela kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga Dewan Pers tidak melulu membela perusahaan pers yang diadukan. Imam juga menyatakan dari ratusan pengaduan yang diterima Dewan Pers, banyak media teradu merupakan media informasi abal-abal yang menyaru atau menyamar sebagai “pers”.

“Dewan Pers (tugasnya) bukan membela perusahaan pers, melainkan membela kemerdekaan pers. Dewan Pers juga tidak akan membela media informasi abal-abal yang menyaru sebagai pers, karena mereka penumpang gelap kemerdekaan pers. Dari sekitar 500 pengaduan itu, lumayan banyak jumlah media abal-abal yang diadukan. Sengketa yang melibatkan media abal-abal itu tidak kami tangani. Media abal-abal kami rekomendasikan untuk diproses dengan mekanisme hukum, bukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan Undang-undang Pers,” kata Imam.

Sebaliknya, Imam juga mengakui Dewan Pers belum merampungkan proses verifikasi perusahan pers, dan banyak teradu merupakan media pers yang belum terverifikasi Dewan Pers. Karena media pers itu memiliki itikad baik untuk mematuhi standar pengelolaan perusahaan pers dan menjalankan kode etik jurnalistik, pengaduan terhadap mereka tetap ditangani Dewan Pers dengan penyelesaian sengketa pemberitaan sesuai aturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Komisioner Bawaslu Papua Anugrah Pata menyatakan dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 2018 lalu pihaknya mengadukan sejumlah pemberitaan media kepada Dewan Pers. Sejumlah pemberitaan itu diadukan ke Dewan Pers karena dinilai Bawaslu Papua melanggar ketentuan pemasangan iklan kampanye di media.
“Kami laporkan ke Dewan Pers karena pemasangan iklan kampanye sebelum waktunya, dan Dewan Pers merespons cepat,” kata Anugrah.

Menurut Anugrah, langkah itu ditempu lantaran Bawaslu Papua tidak memiliki kewenangan menangani pelanggaran kampanye di media. “Itu ranah Dewan Pers untuk memberikan sanksi kepada media terkait,” ucapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)