Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Selama 7 tahun usulan NSPK pengelolaan hutan adat Papua diabaikan pusat

Foto ilustrasi, salah satu kawasan hutan di Papua – Jubi/dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Selama tujuh tahun pemerintah pusat tidak menanggapi usulan Norma Standar Prosedur dan Kriteria atau NSPK pengelolaan hutan adat yang diajukan Dinas Kehutanan Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah menyetujui atau meminta perbaikan atas usulan itu, sehingga konsep pengelolaan hutan adat Papua itu tidak dapat dijalankan.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray, mengatakan usulan NSPK pengelolaan hutan adat Papua melalui Peraturan Menteri Kehutanan sudah dilayangkan sejak Papua masih dipimpin oleh Barnabas Suebu. Hingga kini, usulan itu tidak mendapatkan tanggapan apapun.

Ormuseray kini berharap siapapun yang nantinya memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat merespon usulan NSPK pengelolaan hutan adat Papua. “Ya, mudah-mudahan saja dengan perubahan kabinet Jokowi yang baru ini bisa sejalan dengan apa yang kami usulkan,” kata Jan Jap Ormuseray di Jayapura, Sabtu (13/7/2019).

Menurut ia, saat ini Pemerintah Provinsi Papua berencana merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) No 13 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat. Revisi itu akan dilakukan agar masyarakat adat memiliki alas hukum untuk mengelola hutan ulayatnya sendiri, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus).

Loading...
;

“Dalam perjalanan waktu sekian tahun, peraturan gubernur itu sudah dijalankan. Akan tetapi, ada regulasi lain seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri, dan setiap aturan tidak boleh saling bertentangan. Untuk itu, [kepastian atas] usulan NSPK kami [tanyakan],” ujarnya.

Ormuseray menyatakan hingga kini pihaknya tidak pernah mendapatkan penjelasan mengapa NSPK pengelolaan hutan adat itu tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah pusat. “Kami bertanya ada apa dengan pemerintah pusat? Apa mungkin ada benturan regulasi [pasca berlakunya] Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menarik kewenangan dari kabupaten ke provinsi?” Ormuseray mempertanyakan.

Direktur World Wide Fund for Nature (WWF) – Indonesia Program Papua, Benja Victor Mambai mengatakan sejak 2010 hingga saat ini telah terjadi berbagai perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, baik berupa perubahan undang-undang ataupun peraturan menteri. “Mungkin itu penyebab usulan NSPK pengelolaan hutan adat masih terkendala,” kata Benja.

Mambai menyatakan secara internal WWF Indonesia Program Papua tengah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan aspek hukumnya usulan NSPK itu, termasuk menyandingkan produk kebijakan pengelolaan hutan di Papua yang disusun dalam konteks Otsus Papua dengan berbagai peraturan dan kebijakan pengelolaan hutan yang berlaku secara nasional.

“Meskipun demikian, kami tetap mengapresiasi Dinas Kehutanan yang telah berinisiatif memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk bisa mengelola hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan melalui pendapatan yang layak dan adil,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top