Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sembilan tersangka aksi antirasis Deiyai dikenai pasal berbeda-beda

Tiga tersangka aksi antirasis di Deiyai, Yos Iyai, Mikael Bukega dan Stefen Pigai di rutan Polres Jayapura. -Jubi/Dok kuasa hukum tersangka

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Paniai, Jubi – Emanuel Gobai, kuasa hukum sembilan tersangka kasus aksi antirasis di Deiyai, pada 28 Agustus 2019 lalu, mengatakan sembilan tersangka memiliki status penahanan atau dikenakan pasal yang berbeda-beda.

Gobai menjelaskan, Melianus Mote, Juven Pekei, Alex Pakage, Andreas Douw, Stefanus Goo, dan Simon Petrus Ukago  adalah tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire yang berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Nabire.

“Tinggal menunggu nomor registrasi perkara dan waktu sidang dari Pengadilan Negeri Nabire,” ujar Gobai kepada Jubi, Sabtu (9/10/2019).

Sementara tiga tersangka lainnya, kata dia, masing-masing Stefen Pigai, Mikael Bukega, dan Yos Iyai adalah tanahan penyidik Polres Paniai yang berkasnya telah dilimpahkan ke Kejari Nabire.

Loading...
;

“Tinggal menunggu dinyatakan berkas lengkap dan selanjutnya tersangka dan berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nabire,” ujarnya.

Ia mengemukakan, masing-masing tersangka dituduh dengan pasal yang berbeda-beda, yaitu Andreas Douw dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 212 KUHP. Simon Petrus Ukago dituduh melanggar Pasal 2 UU Darurat No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 212 KUHP juncto Pasal 213 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP. Yuven Pekey dituduh melanggar Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 212 KUHP. Stepanus Goo dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 212 KUHP. Melianus Mote alias Bule dituduh melanggar Pasal 2 UU Darurat No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 212 KUHP. Alex Pakage dituduh melanggar Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 212 KUHP. Stepanus Pigai dituduh melanggar Pasal 160 KUHP, Mikael Bukega dituduh melanggar Pasal 160 KUHP, dan Yos Iyai dituduh melanggar Pasal 160 KUHP juncto Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Pada 6 November 2019 pukul 15:00, Tim Koalisi bertemu dengan mereka sembilan yang dititipkan di Rutan Polres Jayapura. Saat bertemu, mereka mengaku dalam kondisi sehat-sehat. Selanjutnya mereka bercerita tentang perjalanan mereka dari Rutan Polres Nabire dan Rutan LP Nabire ke Rutan Polres Jayapura,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengiriman ke sembilan orang ke Rutan Polres Jayapura dilakukan secara terpisah-pisah. Awalnya pada Minggu 3 November 2019, pihak kepolisian dan kejaksaan mengirim Stefanus Goo dan Andreas Douw pada penerbangan pertama.

“Selanjutnya Juven Pekey dan Simon Petrus Ukago pada penerbangan kedua. Pada Senin 4 November 2019 pihak kepolisian dan kejaksaan mengirimkan Melianus Mote dan Alex Pakage pada penerbangan pertama, selanjutnya Stefen Pigai dan Mikael Bukega pada penerbangan kedua. Nah, Selasa 5 November 2019, pada penerbangan pertama pihak kepolisian dan kejaksaan mengirimkan Yos Iyai,” ungkapnya.

Ia mengaku, pengalihan tahanan dari Rutan Polres Nabire dan Rutan LP Nabire ke Rutan Polres Jayapura, dilakukan tanpa sepengetahuan pengacara hukum (PH) dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.

“Setelah mengetahui fakta pengiriman di atas, kami koalisi merasa dibohongi karena pada Senin 4 November 2019 kami menghubungi salah satu penyidik, dan penyidik itu mengatakan bahwa berkasnya sudah dinaikkan ke kejaksaan. Selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan jaksa dan penyataan lengkap atau tidak berkasnya,” katanya.

“Sementara data pengalihan tahanan ke Rutan Polres Jayapura tidak diinformasikan. Selain itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Nabire juga tidak menginformasikan perihal pemindahan keenam orang tersangka aksi antirasis ke Rutan Polres Jayapura sama sekali,” ujarnya.

Usai menemui sembilan orang, lanjutnya, koalisi menghubungi kasipidum dan mempertanyakan alasan pemindahan tanpa kabar ke PH. Kasipidum mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi mendadak perihal pemindahanan pada Minggu, sehingga tidak sempat menghubungi PH dari koalisi.

“Saya juga tanya menyangkut siapa yang memberikan informasi mendadak, kasipidum tidak menjawab. Sedangkan saya tanya terkait perihal sidang apakah di PN Nabire atau di PN Jayapura, kasipidum mengatakan masih menunggu informasi,” kata Gobai.

Gobai menegaskan, sikap penyidik Polres Paniai dan Kejaksaan Negeri Nabire jelas-jelas telah mengabaikan hak atas bantuan hukum yang dimiliki oleh sembilan orang itu, yang dijamin pada Pasal 69 – 74, UU No 8 Tahun 1981 atau KUHAP.

“Selain itu, kami koalisi selaku advokat merasa penyidik Polres Paniai dan Kejaksaan Negeri Nabire mengabaikan UU No 13 Tahun 2003 tentang Advokat,” tegasnya.

Wakil Ketua II DPRD Deiyai, Petrus Badokapa, mempertanyakan Polres Paniai dan Dandim Paniai mengenai alasan pemindahan para tersangka, yang cukup jauh dari wilayah kerja Polres Paniai.

“Ya, kami memang tidak dihargai sebagai pejabat daerah. Maka kami minta mohon sampaikan kepada publik Deiyai apa alasan utama pindahkan sembilan pemuda ini. Mereka sembilan ini termasuk korban. Korban penembakan, juga korban penganiayaan dari aparat waktu aksi antirasis jilid kedua itu,” ujarnya. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top