Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Senator Helina Murib: Para bupati selesaikan dulu pelanggaran HAM dan rasisme

Anggota DPD RI dari Komite III, Helina Murib (tengah). – Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Setelah isu pembentukan Provinsi Papua Selatan, para bupati di wilayah adat Meepago beramai-ramai mendeklarasikan percepatan dan pengaktifan Undang-Undang 45 Tahun 1999, yang telah digagas mantan Bupati Nabire, A.P. Youw medio 1999 – 2008, di salah satu hotel di Kota Timika, pada Jumat (1/11/2019),

Pascadeklarasi, berbagai kritikan pedas yang berujung pada penolakan terus bergulir dari berbagai pihak. Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua, Helina Murib, juga ikut menolak pemekaran. Menurut dia, jika berkarya di tingkat yang lebih besar hendaknya para bupati se-Meepago menyelesaikan dulu persoalan besar yang sedang dihadapi para mahasiswa, yaitu rasisme serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kalau kalian mau yang posisi lebih besar, harus selesai masalah rasisme dulu. Rasisme ini masalah besar yang masih belum tuntas, mahasiswa sedang merana, mereka sedang cari atau butuh perlindungan dari bapak-bapak bupati,” kata Helina Murib, kepada Jubi di Abepura, Rabu (20/11/2019).

Sebab, menurut Murib, mahasiswa merupakan sumber daya manusia (SDM) yang akan bekerja di provinsi yang sedang didorong itu.

Loading...
;

“Kalau mahasiswa dibiarkan begitu saja, tapi urus pemekaran melewati batas. Sebenarnya para bupati persiapkan provinsi ini untuk siapa? Apakah orang asli Papua atau non-Papua? Ayo segera introspeksi diri,” ungkapnya.

Selain itu, anggota Komite III DPD RI ini mengingatkan, bahwa para bupati hendaknya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masing-masing kabupaten, dan silakan lakukan upaya pemekaran apabila ada desakan dari arus bawah.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Bupati Meepago, Isaias Douw, menyerahkan dokumen kesepakatan kepada Komite I DPD RI sekaligus meminta untuk menyuarakan pengaktifan UU 45 Tahun 1999.

“Kami minta Komite I DPD RI memperjuangkan pengaktifan UU 45 Tahun 1999, karena setelah undang-undang ini lahir kini sudah 20 tahun tapi Papua Tengah belum diaktifkan, ” katanya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, pemekaran provinsi bukan dari rakyat asli Papua namun pejabat yang ingin berkuasa.

Murib menyinggung para bupati yang sedang meminta pemekaran, terutama di wilayah pegunungan Papua. Sebab bagi MRP yang tugasnya melindungi dan keberpihakannya kepada orang asli Papua ini menilai, kehadiran kabupaten di wilayah pegunungan justru akan mendatangkan malapetaka yang berkepanjangan. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top