HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sengkarut pelantikan enam anggota MRPB seakan diperlama

Yulianto, MH, ketua tim kuasa hukum enam anggota MRPB pemenang gugatan. Hingga saat ini belum ada kepastian waktu pelantikan. (Jubi/dokumentasi pribadi).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Urusan administrasi  di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Barat  melalui biro hukum dan Kesbangpol Papua Barat, terkesan berbelit-belit dan saling lempar tanggung jawab.

Pasalnya, sampai saat ini para pihak terkait belum bisa memberikan kepastian tentang waktu pelantikan enam anggota MRPB pemenang gugatan di Mahkamah Agung (MA).

Yulianto, MH, Ketua tim kuasa hukum enam anggota MRPB pemenang gugatan di Mahkamah Agung (MA), kembali menegaskan tetap berpegang pada putusan MA. Apapun alasannya, pelantikan enam anggota MRPB  wajib dilaksanakan tanpa syarat oleh Menteri Dalam Negeri.

Hal ini ditegaskan Yulianto setelah mengetahui rencana MRPB  untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap satu dari enam kliennya yang telah berjuang sejak awal hingga medapatkan putusan inkrah di MA.

Loading...
;

“Ketua MRPB jangan buat jalan sesat lagi. Karena enam klien saya harus dilantik. Meski ada satu nama klien saya yang disebut-sebut akan di PAW, itupun akan berdampak hukum. Jadi saya sarankan untuk dipertimbangkan kembali,” ujar Yulianto kepada Jubi, Jumat (16/8/2019).

Yulianto mengatakan, kondisi kliennya saat yang sedang menantikan kebenaran berdasarkan putusan hukum tetap di MA,  menjadi barometer dimata publik untuk mengukur wibawa Pemerintah yang patuh dan taat hukum di NKRI.

“Enam klien saya yang harus dilantik sesuai perintah purusan MA adalah, Yafet V.Wainarisi, Leonard Yarolo, Ismael I.Watora, Lusiana I.Hegemur, Aleda Yoteni dan Rafael Sodefa,” ujarnya.

Dalam wawancara terpisah, Maksi Nelson Ahoren, ketua MRPB mengatakan dalam waktu dekat MRPB akan menggelar PAW untuk mengisi kekosongan dua kursi karena dua pejabat sebelumnya telah meninggal dunia. Dua kursi tersebut, mewakili pokja adat dan pokja agama.

“Bulan Agustus ini, kita akan PAW dua anggota untuk mengisi kursi pokja Agama perwakilan denominasi GKI dan Pokja Adat perwakilan kabupaten Maybrat,” ujarnya.

Dikatakan Ahoren, bahwa satu nama yang akan di PAW untuk mengisi pokja Agama adalah Yafet Valentinus Wainarisi, menggantikan posisi Efradus Rumbobiar (alm). Sedangkan  pokja Adat perwakilan  kabupaten Maybrat sementara memproses sejumlah nama calon PAW untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh, Joice Asmuruf (alm).

Ditanya soal nasib lima anggota MRPB pemenang gugatan, jika kemudian satu diantaranya di PAW, Ahoren justru mengaku belum bisa memberikan jaminan terkait nasib kelima anggota tersebut.

“Saya belum bisa beri jaminan, karena harus ada pertemuan antara Mendagri, Gubernur, Kesbangpol dan MRPB dan kita mesti dibicarakan ini secara internal,” ujarnya.

Diapun mengakui bahwa Yafet V.Wainarisi sudah mendapat persetujuan Gubernur Papua Barat setelah diusulkan untuk PAW. Diapun segera merekomendasikan penerbitan SK (Surat Keterangan) PAW dari Kemendagri.

“Untuk PAW  Yafet V. Wainarisi tidak ada masalah, karena suratnya sudah kami usulkan ke Gubernur, dan sudah dijawab oleh Gubernur pada tanggal 6 Agustus, dan saat ini sudah ada di Kesbangpol. Tinggal kami dari lembaga terbitkan rekomendasi untuk dikeluarkannya SK dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top