Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sengketa pileg Papua tak ada yang dikabulkan MK

Mahkamah Konstitusi – Jubi/indonesia.go.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersyukur seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif dari Papua tidak ada yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mengucapkan puji syukur karena alhamdulillah tidak ada permohonan yang kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan saya kira jarang sekali hal ini terjadi di Papua,” ujar Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (9/8/2019) malam, usai sidang pengucapan putusan.

Menurut Ilham, sebelumnya penyelenggaraan pemilu mau pun pilkada di Papua yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi selalu berakhir dikabulkan Mahkamah, baik berupa pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Diketahui, perselisihan PHPU legislatif 2019 yang terbanyak berasal dari Papua, yakni sebanyak 90 perkara dari total 260 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Loading...
;

Papua juga menjadi provinsi dengan daerah pemilihan (dapil) yang paling banyak dipermasalahkan dalam sidang sengketa hasil Pemilu 2019.

Jumlah partai yang mengajukan gugatan sengketa pileg di Papua juga menempati posisi teratas, yakni sebanyak 17 partai politik.

Gugatan PHPU Legislatif 2019 yang diajukan calon anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Carel Simon Petrus Suebu, Hasbi Suaib, dan Paulus Yohanes Sumino tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Hakim konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah, bahwa Carel Simon Petrus Suebu dalam positanya tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara.

“Dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon,” kata Manahan Sitompul.

Sementara untuk perkara Hasbi Suaib, hakim konstitusi Saldi Isra yang membacakan pertimbangan Mahkamah, mengatakan dalil-dalil pemohon tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan dianggap tidak relevan.

“Dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum,” ujar Saldi Isra.

Terakhir untuk Paulus Yohanes Sumino, hakim konstitusi Aswanto mengatakan dalil pemohon juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan sehingga dianggap tidak relevan.

Paulus mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara di wilayah Kabupaten Yahukimo serta terjadi pelanggaran pada tradisi noken di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Paniai.

MK tolak gugatan PKB Papua

Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 tingkat DPR Dapil Papua 2 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 2.

“Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (9/8/2019) malam.

Untuk perkara DPR Dapil Papua 2, Mahkamah telah menghentikan perkara tersebut dalam putusan sela bertanggal 22 Juli 2019, karena posita permohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut pemohon dengan KPU selaku termohon.

“Persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dengan versi termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari pemohon mengenai pengurangan perolehan suara pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan pertimbangan Mahkamah.

Sementara untuk perkara DPRD Kota dapil Jayapura 2, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon yang menyebutkan telah terjadi pengurangan suara untuk pemohon dalam dua kali proses rekapitulasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun perolehan suara pemohon pada rekapitulasi pertama sebesar 2.847 suara, kemudian berubah menjadi 2.707 atau berkurang 150 suara pada rekapitulasi kedua.

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap KPU mengakui telah terjadi kesalahan pencatatan dilakukan oleh staf sekretariat KPU Kota Jayapura bernama Benyamin Reinhard Billy.

Namun kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh KPU Jayapura yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Jayapura dan beberapa saksi partai politik peserta Pemilu.

MK tolak gugatan PBB di tiga dapil Papua

Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam perkara sengketa hasil Pileg 2019 tingkat DPRD untuk tiga daerah pemilihan di Provinsi Papua.

“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Tiga daerah pemilihan yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut adalah; DPRD Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2.

Dalam permohonannya PBB selaku pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon untuk tiga daerah pemilihan tersebut berdasarkan formulir model C1.

Untuk DPRD Provinsi Dapil Papua 3 terdapat tujuh distrik yang menggunakan sistem pemungutan suara noken, di mana perolehan suara pemohon di tujuh distrik tersebut berubah menjadi 0 suara karena berpindah ke Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa bukti yang diserahkan oleh pemohon tidak sama dengan dalil yang tercantum dalam permohonan pemohon.

“Sehingga Mahkamah berpendapat dalil pemohon telah kehilangan suara tidak dapat dibuktikan validitasnya,” ujar Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pertimbangan Mahkamah.

Sementara untuk dalil pengurangan suara pemohon pada DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 2, Mahkamah menilai tidak pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil tersebut.

Karena ketika Mahkamah mencocokan bukti berupa formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh pemohon dan termohon, Mahkamah tidak menemukan perbedaan perolehan suara.

“Oleh sebab itu dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Manahan.

Dalil Demokrat Dapil Yapen 3 tidak terbukti

Majelis Hakim Konstitusi menilai dalil permohonan Partai Demokrat tidak terbukti dalam perkara sengketa hasil Pileg 2019 tingkat DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 3, Provinsi Papua.

“Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya,” ujar Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, yang membacakan pertimbangan Mahkamah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Sebelumnya pemohon mendalilkan kehilangan 9 suara di Dapil Kepulauan Yapen 3 yakni dari 2.488 suara menjadi 2.479 suara.

Namun setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti pemohon, perolehan suara pemohon di Dapil Kepulauan Yapen 3 dalam bukti formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan pemohon maupun termohon adalah 2.108 suara.

“Dengan demikian dalil pemohon tidak bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh pemohon, atau dengan kata lain dalil pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah, sehingga pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya,” ujar Palguna. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top