HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sengketa tanah hak ulayat di Papua jadi perhatian KPK

Semiloka “Quo Vadis pengaturan pertanahan di Papua” berlangsung di Jayapura, Senin (22/7/2019). – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Banyaknya sengketa hak atas tanah aset pemerintah yang berkaitan dengan klaim hak ulayat atau tanah adat di Papua menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah aset pemerintah di Papua.

Koordinator Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Malik Nasution mengatakan pihaknya banyak mendapat masukan terkait aset tanah pemerintah yang sudah bersertifikat, namun disengketakan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. “Kami tahu ada Perdasus Nomor 23 Tahun 2008  tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, namun hal ini perlu diluruskan. Untuk itu, kami akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan,” kata Adlinsyah Malik Nasution saat semiloka “Quo Vadis pengaturan pertanahan di Papua” yang berlangsung di Jayapura, Senin (22/7/2019).

Nasution berharap semiloka “Quo Vadis” dapat menghasilkan laporan yang lebih konkrit terkait pemasalahan tanah di Papua, khususnya yang terdaftar sebagai aset milik daerah. “Silahkan sampaikan masukan kepada kami terkait semua itu. Dengan harapan ke depan langkah kita dalam menyelesaikan masalah aset akan semakin baik,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan Perdasus No 23 Tahun 2008 telah diundangkan pada 23 Desember 2008. Akan tetapi, pelaksanaan Perdasus No 23 Tahun 2008 itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum mampu mengurangi sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat di Papua.

Loading...
;

Tinal menyatakan perlu ada refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan Perdasus itu, agar para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi akar masalah sengketa tanah hak ulayat di Papua, sehingga bisa membuat solusi atas berbagai sengketa tanah yang berkaitan dengan hak ulayat di Papua.

“Perdasus itu diundangkan juga untuk merespon pemanfaatan tanah-tanah adat di Papua yang telah menimbulkan [berbagai dampak]. [Dampak itu antara lain] penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik, dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat serta kelompok masyarakat rentan lainnya,” kata Tinal.

Ia menambahkan, pemerintah Papua berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dana memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di Papua juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top