HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Separatis berujung pada penghargaan

Benny Wenda berbicara di hadapan warga Kota Oxford setelah menerima Oxford Freedom of the City Award – Dok. ULMWP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Kilion Wenda

Sejarah adalah pengalaman terbaik untuk menata kehidupan suatu bangsa yang lebih baik untuk anak cucunya di masa yang akan datang. Tulisan ini bukan untuk membenarkan atau mengajak, tapi membuka pikiran kita untuk memahami kata “separatis”.

Pengertian separatis dalam wikipedia adalah politik suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Kata ini dalam sejarah telah terbukti selalu disampaikan oleh pejabat pemerintah pada suatu negara yang berdaulat, kepada kelompok yang berjuang untuk memisahkan diri.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Ir. Sukarno (Presiden RI Pertama) dan kawan-kawannya, pernah distigma separatis oleh penjajah Belanda. Sukarno juga pernah dipenjarakan oleh Belanda di Ende, Flores, dan diasingkan (dibuang) ke Digoel, Papua, karena berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Loading...
;

Nasib yang sama juga dialami oleh Nelson Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan) distigma komunis oleh kolonial penjajah Apartheid. Nelson Mandela dihukum dalam penjara selama 20 tahun di Roben Island.

Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal Mahatma Gandhi, salah satu pemimpin spritual dan politikus dalam gerakan kemerdekaan India, yang berprofesi sebagai penasihat hukum pernah dihujat oleh penguasa Aparheid  ketika dia menjadi penasihat hukum di Afrika Selatan dengan sebutan “Coolie atau Sami” artinya pelayan atau pesuruh.

Kisah Mahatma Gandhi juga dalam perjuangan kemerdekan India pernah dipenjarakan selama enam tahun oleh penjajah negara bagian British-India.

Fidel Castro dalam perjuangan melawan ketidakadilan sosial oleh pemerintah, bersama kawan-kawannya menyerang barak militer di luar wilayah Santiago de Kuba tahun 1953. Akhirnya dia dan beberapa temannya ditangkap dan dipenjarakan selama 15 tahun. Namun pada akhirnya ia menjadi Presiden Kuba tahun 1976.

Xanana Gusmao, Presiden pertama Timor Leste, pernah ditangkap dan dipenjarakan selama tujuh tahun oleh pemerintah Indonesia ketika berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste. Pun Jose Ramos Horta, salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perjuangan diplomatiknya untuk perjuangan kemerdekaan Timor Leste.

Benny Wenda separatis?

Dalam posisi saat ini, “ya” Benny Wenda adalah separatis karena dia memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat lepas dari pemerintah Republik Indonesia. Ia tidak menciptakan sejarah baru dalam perjuangan kemerdekaan suatu bangsa.

Dari pengalaman-pengalaman para pendahulu “penjara” menjadi satu-satunya tempat yang empuk bagi mereka, bahkan Benny sendiri sudah mengalaminya pada 2002 dengan ancaman hukuman selama 25 tahun penjara. Ia berhasil keluar dari penjara Abepura, menyeberang ke Papua Nugini, kemudian mendapat suaka politik ke Inggris.

Benny Wenda saat ini sebagai Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Pada perjalanan yang panjang para separatis itu, penghargaan (award), juga tidak luput dari keberadaan mereka.

Nelson Mandela mendapat nobel perdamaian pada 1993. Xanana Gusmao juga diberikan penghargaan Bintang Adipurna dari Pemerintah Indonesia, dan Jose Ramos Horta, serta Uskup Carlos Pilipe Ximenes Bello meraih nobel Perdamaian Dunia pada 1996.

Fidel Castro juga meraih penghargaan Perdamaian Lenin tahun 1961, perdamaian penghargaan Konghucu 2014, Penghargaan Nishan-e 2018, dan Gold Star Order 1982 dan lain sebagainya.

Sukarno justru banyak meraih penghargaan sebanyak 26 Doctor Honoris Causa dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri, Lenin Peace Prize, Chief Commander, Bintang Mahaputera Adipurna, sampai terakhir walaupun sudah meninggal dunia, tahun 2005 diberikan “The Order of the Supreme Compions of OR Tambo” atas jasa-jasanya.

Benny Wenda (Ketua ULMWP) pada 17 Juli 2019, meraih penghargaan “Oxford of the City Award” dari Dewan Kota Oxford, sebagai Peacefull Campaigner for Democracy, atas sebuah perjuangan kampanye damai terhadap penderitaan rakyat Papua sejak berintegrasi dengan Republik Indonesia tahun 1962 sampai sekarang.

Pemerintah RI tidak perlu menanggapi (secara) berlebihan

Ada kabar gembira bagi separatis Papua merdeka, karena pemimpin ULWP mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford, tapi ada kecaman keras yang datang dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London atas keputusan Dewan kota Oxford.

Dalam pernyataan tertulisnya melalui KBRI London, “Diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.”

Pernyataan seperti ini justru menunjukkan wibawa negara dan dianggap sebagai sifat kekanak-kanakan. Tentu Dewan Kota Oxford bisa memberikan penghargaan seperti karena sudah punya alasan tersendiri dan tidak mungkin hanya asal-asal tanpa ada bukti.

Dikhawatirkan penghargaan serupa akan muncul dari mana-mana kepada para separatis Papua. Karena sejak terbentuknya ULMWP 2014 lalu, isu Papua semakin meningkat di kancah internasional, terutama di kawasan Pasifik Selatan. Lobi diplomatik dan perang gerilya semakin tidak bisa dibendung dengan iming-iming kerja sama bilateral.

Sementara rakyat kecil di Papua semakin dikucilkan, tidak berdaya, akses jurnalis dibatasi, operasi terus berjalan di Kabupaten Nduga.

Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf menempati janji dialog Papua

Sebuah pepatah dalam sehari-hari, dari anak kepada ayah atau ibu yang sedang berpergian dan meninggalkan mereka di rumah: “Pak, Ma, saya pesan apa e?” Kalau  orangtuanya tidak membawa sesuatu, maka seorang anak menuntutnya. “Pak, Mak mana janji? Janji adalah utang e!”

Artinya, bahwa bahwa janji mereka itu di kemudian hari harus ditepati.

Dalam perjanjian Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sampai dengan dengan Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi), hanya janji di atas janji terkait penyelesaian konflik Papua melalui dialog damai.

Jejak komitmen Pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan masyarakat Papua, terungkap dalam rapat kabinet Presiden SBY di kantor kepresidenan, 9 Oktober 2011.

Hal yang sama juga bahwa SBY sendiri menyampaikan kepada tiga pimpinan Gereja di Papua, yaitu Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Yemima Y. Krey, S.Th, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman, dan Ketua Sinode Kingmi Tanah Papua, Pdt.Dr. Benny Giay, 16 Desember 2011 di Cikeas, Jakarta.

Tanggal 1 Januari 2012, sejumlah tokoh Gereja dari Papua yang dipimpin oleh Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th di wisma negara Jakarta Pusat, telah disepakati upaya dialog yang intensif.

Dari upaya-upaya ini Presiden SBY langsung menunjuk Wakil Presiden Boediono. Sayangnya dialog tidak terlaksana.

Di era Pemerintahan Jokowi, dipertegas dalam Natal nasional 27 Desember 2014. Jokowi Ingin berdialog dengan masyarakat di Papua, yang masih di hutan, yang masih di gunung-gunung marilah kita membangun Papua sebagai Tanah Damai, marilah kita saling percaya di antara kita sehingga bisa bicara dalam suasana yang damai dan sejuk.

Pada 15 Agustus 2017 sejumlah tokoh dari Papua menghadiri undangan Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Almarhum Pastor Neles Tebay ditunjuk dan akan dibantu oleh Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, dan Menkopolhukam RI. Telah disepakati untuk menyelesaikan persoalan Papua per sektor.

Pemerintahan di era Presiden SBY sampai dengan Jokowi, telah menunjukkan tekad untuk menyelesaikan persoalan Papua, tapi hanya menggantung harapan kapan dialog itu terlaksana.

Sebelum pemilihan umum berlangsung Calon Wakil Presiden Nomor urut 1 KH Ma’ruf Amin pun berjanji “Bersedia berdialog dengan para tokoh Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan di wilayah tersebut (Kompas 6/12/2018).

Dengan terpilihnya Jokowi-Ma’ruf pada periode kedua ini, harapan besar masyarakat Papua menyelesaikan konflik Papua sesuai dengan janji dan komitmen yang sudah pernah terbangun.

Dengan adanya dialog rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua dapat  memperoleh cita-citanya untuk menuju Papua sebagai Papua tanah damai. (*)

Penulis adalah pemerhati sosial dan anggota Departemen Hukum dan HAM Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)