Sidak ke penanaman modal, Gubernur Jateng dikejutkan temuan ini

Sidak ke penanaman modal, Gubernur Jateng dikejutkan temuan ini

Ilustrasi layanan birokrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Semarang, Jubi – Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dicatut oleh oknum biro jasa sekaligus lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mencari kemudahan saat mengurus perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng.

Hal tersebut diketahui Ganjar saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan perizinan di kantor DPMPTSP Provinsi Jateng, di Semarang, Selasa, (14/5/2019).

Baca juga : Lakukan sidak di tiga OPD dan satu distrik, tingkat kehadiran ASN 82 persen

Harga Sembako mulai naik, Pemkot Jayapura Sidak ke sejumlah pasar

Jelang Natal, Komisi II DPR Papua akan sidak ke pasar tradisional

Saat menyapa dan melihat kinerja pegawai, khususnya di meja pelayanan utama, tiba-tiba Ganjar didatangi dua orang yang kemudian dengan nada tinggi mengatakan bahwa perizinan di DPMPTSP harus ada diskresi atau kebebasan pejabat mengambil keputusan sendiri.

Mereka mengaku sudah beberapa kali datang ke kantor DPMPTSP, namun belum juga urusannya rampung dan mengatakan kepada Ganjar mestinya komunikasi pengurusan perizinan antara pusat dan daerah harus sinkron.

Mendengar hal tersebut, Ganjar langsung mencecar mereka dengan rentetan pertanyaan dan diketahui ternyata mereka dari biro jasa yang sekaligus LSM yang sedang mengurus perizinan perusahaan untuk pengambilan air tanah.

Baca juga : DPRP sidak ke kampus-kampus

DPR Papua Sidak, STIPER STA butuh pagar

Ganjar lantas menggiring dua lelaki tersebut dan menyuruh salah satunya untuk mengecek riwayat proses perizinan yang telah diurus di komputer.

Setelah ditunggui beberapa saat, Ganjar justru melihat keduanya yang salah satunya diketahui bernama Ulin Yusron itu kebingungan dan nampak beberapa kali menelpon.

“Sampeyan ini biro jasa, calo jangan asal nyuruh untuk diskresi dong. Ada aturannya Mas,” kata Ganjar dengan nada meninggi.

Sempat dibilang tidak ada sinkronisasi dengan pelayanan di pusat atau Menko Perekonomian, Ganjar juga langsung meminta salah satu pegawai DPMPTSP untuk menelpon “call center” untuk perizinannya.

Ternyata persoalannya adalah data yang diajukan perusahaan untuk kepengurusan pengambilan air tanah belum lengkap sehingga dengan demikian, Ganjar berharap agar semua perusahaan mengurus segala perizinannya sendiri tidak lewat calo.

“Ternyata di perizinan itu banyak perusahaan yang menggunakan biro jasa. Biro jasanya ternyata LSM, gayanya adalah protes marah-marah,” kata Ganjar menjelaskan.

Ganjar memastikan kepada para pengusaha jika hendak mengurus izin datang langsung saja. Ia menjamin  tidak ada biaya melebihi tarif yang ditetapkan. “Kami melayani dengan cepat,” katanya.

Ia memastikan tidak bakal mengirim orang untuk mengurus perizinan usaha tanpa diketahui pimpinan dinas, terlebih dengan marah-marah. (*)

Editor : Edi Faisol

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)