Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sidang Praperadilan KNPB terhadap Kapolres Mimika penuh intimidasi

Aparat polisi pantau sidang Pra Pengadilan Kapolres melalui jendela (Jubi/istimewa)

Jayapura, Jubi – Sidang gugatan praperadilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika terhadap Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mimika terkait penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan penyitaan tidak sah berlangsung dalam tekanan aparat kepolisian.

“Sejak dimulainya sidang perdana pada 11 Februari hingga saat ini, sidang dikawal oleh aparat kepolisian dengan senjata laras panjang dan satu mobil Barracuda,”ujar Emanuel Gobay, salah satu pengacara KNPB kepada jurnalis Jubi melalui sambungan teleponnya dari Mimika, Papua, Kamis (14/02/2019)

Kata dia, pengawalan yang berlebihan itu menyebabkan intimidasi terjadi terhadap aktivis KNPB. Soon Tabuni yang hendak menyaksikan sidang pada 13 Januari 2018 harus mendapat perlakuan tidak adil di halaman kantor pengadilan.

Aparat menahan Tabuni di depan pengadilan. Polisi menarik dan mendorongnya, sebelum memaksakan Tabuni melepaskan semua yang ada di badannya. Pakaian hingga gelang.

“Dipaksa melepas baju, serta gelang dan kalungnya dirusak oleh tiga polisi. Celananya juga hampir dipaksa untuk dilepas,”kata dia.

Loading...
;

Soon Tabuni, melalui rekaman suaranya yang dikirim kepada redaksi Jubi mengakui perlakuan tidak adil itu. Tabuni mengatakan polisi hadang dia di depan pengadilan dan memaksannya membua baju bola bermotif Bintang Fajar dan celana panjang motif Army yang dikenakannya.

“Saya tidak langsung buka. Saya tanya ada undang-undang yang menjamin buka baju kah?”tanya Tabuni.

Pertanyaan itu mengundang anggota lain mengerumuni Tabuni. Mereka memaksakan buka bajunya. Buka gelang dan kalung yang dipakainya dengan cara memotong.

“Mereka juga mau paksa saya buka celana. Ini tindakan kolonial Indonesia yang buat kami orang Papua makin benci sama Indonesia,”ujarnya dalam rekaman berdurasi satu menit 38 detik.

Kuasa hukum KNPB Mimika, Gustaf Kawer mengatakan pengawalan itu bentuk intimidasi terhadap para aktivis dan masyarakat yang ikut menghadiri sidang. Tak terkecuali terhadap para pengacara.

Perlakuan aparat itu dinilainya tidak profesional, menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para aktivis, masyarakat yang hendak mengikuti sidang. Pihaknya juga khawatirkan, bisa menimbulkan tekanan psikologis terhadap hakim tunggal pimpinan sidang

“Sidang peradilan seharusnya bisa diakses tanpa rasa khawatir dan teror oleh aparat keamanan,”ungkap dia kepada jurnalis Jubi, Kamis (14/02/2019). (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top