Sidang replik KNPB: Kapolres Mimika dinilai inkosisten menegakkan hukum

Sidang replik KNPB: Kapolres Mimika dinilai inkosisten menegakkan hukum

Suasana sidang di PN Timika-Jubi/dok Paham papua

Jayapura, Jubi- Sidang perdata melawan hukum nomor 10/pdt.G/2019. Dari penggugat Sem Asso terhadap kepala Kepolisian Resort Mimika memasuki agenda bantahan terhadap jawaban tergugat (replik) di Pengadilan Negeri Timika.

Dalam jawaban yang disampaikan minggu lalu, Tergugat pada dasarnya mengatakan bahwa gugatan PMH yang dilayangkan penggugat tidak memiliki sengketa hak dan merupakan pengulangan dari permohonan pra peradilan yang telah ditolak dua bulan lalu.

” Tidak adanya sengketa hak didasarkan pada argumen bahwa pendudukan sekretariat KNPB Timika adalah penyitaan tanpa unsur bermaksud untuk memiliki. Dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah sedang menjalankan perintah jabatan,” begitu bunyi rilis yang dilayangkan kuasa hukum Emanuel Gobay dari LBH Papua, Senin (15/4/2019).

Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya membantah semua argumen-argumen tersebut. Penyitaan hanyalah dalil yang digunakan oleh Tergugat ketika menyadari bahwa tindakan pendudukan tersebut tidak ada dasar hukumnya, juga melampaui kewenangannya yang dibatasi oleh undang-undang.

” Sejak awal pendudukan, Kapolres Mimika telah secara konsisten menyatakan bahwa sekretariat KNPB Timika dijadikan sebagai pos gabungan TNI-Polri,” ujarnya.

Fakta ini dinilainya otomatis menggugurkan klaim tergugat bahwa tindakan sewenang-wenangnya dilakukan tidak dengan maksud untuk memiliki.

“Padahal kemarin Pak Kapolres Mimika gembar-gembor telah berhasil menjadikan sekretariat KNPB sebagai pos aparat gabungan. Inilah konsekuensi dari negara hukum. Kini karena terpepet oleh langkah hukum ini, Pak Kapolres jadi harus menelan ludahnya sendiri karena tindakan sewenang-wenang tersebut memang sejak awal tidak ada dasar hukumnya,” ujar Veronica Koman, kuasa hukum penggugat.

Dia juga mengkritisi argumentasi tergugat yang berlindung di balik dalil ‘perintah jabatan’ sehingga terbebas dari hukum, .

” Kalau sesuai prosedur ya betul perintah jabatan. Tapi ini kan tindakan melanggar hukum yang melampaui kewenangannya yang dibatasi oleh undang-undang. Blunder. Jadi tidak pantas bawa-bawa ‘perintah jabatan’.” kata veronika

Adapun gugatan PMH ini bukan pengulangan dari kasus pra peradilan sehingga tidak melanggar asas Ne bis in idem (asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya).

Menurutnya, dalil yang dipersengketakan di praperadilan adalah terkait hal-hal yang bersifat prosedural formil. Sedangkan dalil dalam gugatan PMH ini adalah bagaimana tergugat telah melanggar hukum dan berbuat kesalahan yang telah merugikan penggugat.(*)

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)