Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sikapi moratorium sawit, lima suku di Papua datangi KLHK di Jakarta

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Perwakilan lima suku di lima kabupaten bagian barat dan selatan wilayah Papua bersafari ke beberapa instansi pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil serta keagamaan di Jakarta. Mereka datang untuk mendesak dan mengampanyekan delapan tuntutan demi pemulihan hak Orang Asli Papua dan perlindungan hutan adat Papua.
 
"Saat ini, kami masyarakat adat, kampung dan hutan adat, tempat kami berdiam dan hidup sedang mengalami tekanan, ketidakadilan dan ketegangan sosial karena aktivitas pembangunan yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengusahaan kayu komersial skala besar," demikian bunyi pernyataan sikap perwakilan lima suku yang didukung oleh puluhan aktivis dari berbagai segmen sosial, yang diterima redaksi Jubi Selasa (13/11/2018). 
 
Masyarakat adat dan pemilik tanah serta hutan adat itu berasal dari Suku Mandobo di Kali Kao, Kabupaten Boven Digoel; Suku Malind di Muting, Kabupaten Merauke; Suku Mpur di Kebar, Kabupaten Tambrauw; Suku Moi di Klasouw dan Klayili, Kabupaten Sorong; Suku Maybrat di Ikana, Kabupaten Sorong Selatan. 
 
Mereka mengalami perampasan tanah tanpa persetujuan, mufakat dan keputusan bebas masyarakat yang dilakukan perusahaan, dengan melibatkan pemerintah lewat pengeluaran izin serta perlindungan keamanan. 
 
Setelah perusahaan beroperasi, aktivitasnya telah mengakibatkan dan mengancam terjadinya kerusakan serta hilangnya hutan dan dusun-dusun sumber pangan masyarakat.
 
‘Kami kehilangan hasil hutan kayu, rotan, hewan, tanaman obat-obatan, air bersih tercemar dan kekayaan alam lainnya, yang merupakan sumber hidup dan mata pencaharian masyarakat. Kami terancam kehilangan kedaulatan dan kemandirian atas pengetahuan dan pengelolaan alam, yang kesemuanya tak ternilai harganya," tulis lima suku tersebut.
 
Selain degradasi lingkungan, masyarakat adat yang telah lama menjadi penjaga tanah dan hutan mengalami intimidasi bahkan kekerasan dan pemenjaraan. Hak dasar untuk bebas berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat tidak dijamin.
 
Delapan tuntutan
Atas dasar kondisi itu masyarakat adat bersama beberapa aktivis organisasi masyarakat sipil dan keagamaan berbasis di Papua dan Jakarta ikut mendampingi mereka membawa delapan tuntutan.
 
Pertama, pemerintah segera mengakui dan menghormati keberadaan kedaulatan dan hak-hak Orang Asli Papua atas tanah dan hutan adat untuk menentukan kebijakan peraturan dan program-program di wilayah adatnya sendiri.
 
Kedua, pemerintah pusat dan daerah meninjau kembali dan mencabut berbagai perjanjian, Hak Guna Usaha, ijin-ijin penguasaan dan pemanfaatan tanah dan hasil hutan yang berlangsung diwilayah adat, yang diberikan secara sepihak kepada perusahaan dan mengabaikan hak adat, merugikan masyarakat dan merusak lingkungan, serta bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
 
Ketiga, pemerintah melakukan audit lingkungan neraca sumberdaya alam Papua, terkait kinerja dan dampak aktivitas seluruh perusahaan usaha perkebunan berskala luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi, serta tidak memberikan perpanjangan ijin lingkungan serta penegakan hukum yang adil terhadap perusahaan;
 
Keempat, meminta pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab melakukan rehabilitasi kawasan hutan dan dusun sagu yang terkena dampak rusak dan hilang, serta memberikan insentif program untuk
menggantikan kerugian masyarakat;
 
Kelima, meminta pemerintah dan perusahaan tidak lagi menggunakan aparat keamanan Brimob Polri dan TNI dalam areal perkebunan dan kantor perusahaan di lapangan, menghentikan pendekatan keamanan, praktik intimidasi, diskriminasi dan kekerasan fisik dalam menangani sengketa, protes dan keluhan masyarakat;
 
Keenam, meminta pemerintah dan perusahaan menyelesaikan berbagai sengketa dengan menggunakan sistem hukum, peradilan adat dan kelembagaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat secara bijaksana damai dan adil;
 
Ketujuh, meminta pemerintah melindungi pembela HAM (Hak Asasi Manusia) dan pembela lingkungan di Tanah Papua, serta memastikan bahwa semua pelaku kejahatan dituntut di pengadilan umum;
 
Kedelapan, menegaskan bahwa Papua Bukan Tanah Kosong, dan meminta pemerintah dan perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di Tanah Papua, dengan mengembangkan usaha
berdasarkan pengetahuan dan sumberdaya yang dimiliki Orang Asli Papua, serta melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat.
 
Sikapi moratorium sawit
 
Kedatangan perwakilan masyarakat suku-suku asli Papua ini juga dalam rangka menanggapi keluarnya Instruksi Presiden RI No. 8/2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. 
 
Y.L Franky, pengadvokasi hak-hak masyarakat adat dari Yayasan Pusaka mengatakan sejumlah permasalahan yang sedang ditangani oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil perlu mendapat respon cepat dan kongkrit dari pemerintah, khususnya setelah Inpres tersebut keluar.
 
"Selama ini kami menemukan sejumlah permasalahan dan dampak penting dari kebijakan dan aktivitas perusahaan perkebunan terhadap kehidupan masyarakat adat dan lingkungan di Tanah Papua, seperti pemberian ijin dan perolehan hak atas lahan maupun kawasan hutan, perusahaan beraktivitas tanpa dokumen legal seperti AMDAL dan HGU, merusak sumber pangan dan lingkungan, dan sejenisnya, lalu apa yang bisa segera dilakukan Kementerian dan Kepala Badan di Jakarta menindaklanjuti Inpres itu?" kata dia saat dihubungi Jubi, Selasa (13/11/2018).
 
Kegiatan safari itu dilakukan mulai 12-17 November 2018. Senin (12/11) perwakilan masyarakat adat sudah bertemu dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Selasa (13/11) berdialog dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.(*)

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top