Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Soal harga tiket dan manajemen bandara di Puncak, apakah TNI/POLRI terlibat?

Papua No. 1 News Portal | Jubi

MAHASISWA dan wakil masyarakat asal Kabupaten Puncak memrotes harga tiket pesawat dari Timika ke Puncak yang meroket hingga 2 jutaan rupiah. Padahal Bupati Puncak, dengan anggaran APBD, sudah membeli dua unit pesawat untuk kebutuhan transportasi udara ke dan dari Puncak.

Mereka meminta Pemkab Puncak segera turun tangan untuk menertibkan harga tiket tersebut, karena disinyalir oknum TNI-POLRI ada sangkut pautnya dengan kenaikan harga tiket. Mereka juga menyoroti peran otoritas bandara Puncak dan Dinas Perhubungan setempat yang hampir-hampir tidak ada karena “diambil alih” oleh TNI-POLRI.

Ketua Solidaritas Mahasiswa Puncak, Berau Kiwak, mengatakan kepada Jubi di Jayapura mereka mengapresiasi Pemkab Puncak atas kebijakan pembelian pesawat. Namun mereka menuding ada pungutan liar yang selama ini menyusahkan masyarakat.

Loading...
;

“Kami mahasiswa dan masyarakat berterima kasih kepada Bupati atas pembelian pesawat tetapi, ada pungutan liar dan itu menyusahkan masyarakat untuk keluar Puncak,” kata Kiwak, di Jayapura, Sabtu (9/2/2019).

Pesawat perintis yang sekarang beroperasi di Puncak dikelola dua operator penerbangan yaitu PT. Dabi Air Nusantara dan PT. Puncak Papua Mandiri milik Pemkab Puncak.

Rupanya situasi penerbangan ke dan dari Puncak sudah begitu meresahkan para mahasiswa Puncak di beberapa kota tempat mereka studi di Indonesia. Sampai-sampai Solidaritas Mahasiswa Puncak dan kelompok masyarakat Puncak di Timika menggelar aksi protes di Bandara Mozes Kilangin, di kota studi Manado, dan Makassar.

Protes mahasiswa di Manado menuntut agar harga tiket dari dan ke Beogaa, Ilaga, dan Sinak ke Timika diturunkan.

Sementara di Timika, seperti dilaporkan Antara (4/2/2019), sekelompok warga Kabupaten Puncak di Mimika menggelar demo di Bandara Mozes Kilangin Timika, menuntut perbaikan manajemen transportasi udara.

Menurut Awen Magai, dari Solidaritas Mahasiswa Puncak di Timika, Senin (4/2/2019), Kabupaten Puncak sedang mengalami krisis manajemen transportasi udara.

Kenaikan harga tiket menurut Awen tidak sejalan dengan pernyataan Bupati Puncak, Willem Wandik, yang pada 10 Januari lalu mengatakan akan memberikan subsidi harga tiket penumpang agar bisa mencapai Rp 300 ribu per orang dari harga saat ini yang mencapai Rp 1,7 – Rp2 juta.

Harga 300 ribuan itu, seperti dikonfirmasi Kiwak, sempat mereka rasakan bulan Desember lalu, “tapi bulan Januari tiba-tiba melonjak,” katanya.

Di Makassar, mahasiswa Puncak meminta Pemkab Puncak segera menurunkan harga tiket berkordinasi dengan pihak-pihak yang terkait di penerbangan.

TNI-POLRI terlibat “urus” bandara?

Solidaritas Mahasiswa Puncak menyoroti penjualan tiket yang menurut mereka ilegal. Mereka menuding ada oknum TNI dan Polri yang monopoli hak Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak.

“Segera fungsikan Dinas Perhubungan agar transportasi udara dan darat punya legalitasnya dan kami juga minta dengan tegas TNI-Polri stop menjual tiket ilegal (calo) dan memanfaatkan rakyat Kabupaten Puncak Ilaga,” kata Nenggerek Kiwo.

Bandara Puncak saat ini, menurut Awen Magai dari Solidaritas Mahasiswa Puncak Perwakilan Timika, juga “dikelola” aparat keamanan.

“Dari penjual tiket hingga yang menjadi pegawai bandara semua TNI/Polri, dan itu terjadi hanya di Kabupaten Puncak,” katanya, di Jayapura, Sabtu (9/2/2019).

Karena itu mahasiswa Puncak meminta agar Bupati memfungsikan Dinas Perhubungan setempat untuk merekrut tenaga bukan TNI/Polri yang mengatur dan menjual tiket.

“Kehadiran TNI/Polri kami hargai tetapi di Kabupaten Puncak ada Dinas Perhubungan dan bandara itu ada seorang kepala bandara. Jadi berikan kepercayaan kepada mereka untuk merekrut tenaga dan bukan TNI/Polri,” kata Magai.

Magai menegaskan tugas dan wewenang TNI/Polri bukan “bekerja” di bandara tetapi menjaga teritorial negara.

“Dan bila ada gangguan dari pihak tertentu baru boleh jaga di bandara,” lanjutnya.

Magai menambahkan kehadiran TNI/Polri di bandara juga telah membuat masyarakat kampung yang ingin ke kota jadi takut.

“Karena masih trauma dengan kejadian-kejadian sebelumnya,” kata dia.

“Situasi Bandara Puncak saat ini menunjukkan seakan-akan Dinas Perhubungan menyerahkan tanggungjawabnya kepada TNI/Polri,” imbuh Magai.

Peraturan Bupati

Menurut Berau Kiwak berdasarkan pertemuan dengan Bupati Puncak Willem Wandik, diakui bahwa peraturan penggunaan pesawat sampai hari ini belum dibuat.

“Pesawat tersebut dibeli dengan menggunakan dana ABPD Kabupaten Puncak dan akan ditertibkan dengan satu aturan yang jelas,” ungkap Kiwak.

Terpisah, Wakil Bupati Puncak, Pelinus Balinal, seperti  dilansir Antara (4/2/2019), mengatakan Pemkab Puncak sudah berupaya menurunkan harga tiket pesawat perintis dengan membeli pesawat jenis Karibouw yang akhirnya jatuh. Kemudian pemkab membeli dua pesawat perintis lagi termasuk untuk meningkatkan PAD Kabupaten Puncak.

Terkait subsidi harga tiket, Pelinus mengatakan akan melakukan pertemuan pada 18 Februari mendatang di Jayapura untuk membahasnya, termasuk calo-calo tiket di Kabupaten Puncak. Untuk itu ia meminta agar masyarakat bersabar.

Sementara mahasiswa tetap menuntut agar ada sebuah Peraturan Bupati (Perbub) terkait harga tiket. (*)

Reporter       : David Sobolim dan Agus Pabika

Editor:  Zely Ariane 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top