Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Soal pemekaran, Pemprov Papua berpegang ketentuan UU Otsus Papua

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejak 61 “tokoh Papua” meminta pemekaran Provinsi Papua dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 10 September 2019 lalu, banyak pihak menyatakan dukungan atau penolakan mereka. Menanggapi polemik itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Hery Dosinaen menyatakan Pemerintah Provinsi Papua tetap  berpegang kepada ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dosinaen menyebut tata cara pemekaran Provinsi Papua telah diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Pasal itu menyatakan pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

“Amanat Otsus sudah jelas. Jadi pemekaran [Provinsi Papua] harus sesuai dengan ketentuan [UU Otsus Papua],” kata Dosinaen di Jayapura kemarin.

Meskipun pemerintah pusat telah berjanji akan menindaklanjuti usulan pemekaran, Dosinaen menyatakan pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk daerah otonom baru tetap membutuhkan persetujuan Gubernur, MRP, dan DPR Papua. “Intinya, kami tetap berpatokan pada aturan yang berlaku,” ujarnya.

Loading...
;

Sebelumnya Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, Demas Tokoro mengatakan rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran provinsi, tetapi kemajuan dan kesejahteraan hidup, sebagaimana daerah lain di Indonesia. Pemekaran bahkan justru dianggap mencederai amanat Otonomi Khusus Papua.

“Apakah pemekaran provinsi membuat orang asli Papua atau OAP lebih sejahtera, atau sebaliknya? Lihatlah, saat ini non-OAP lebih berkuasa dan sejahtera daripada OAP,” kata Tokoro.

Dia menegaskan UU Otsus Papua dibuat oleh Negara, sehingga siapa pun presiden dan legislatif wajib tunduk dan menjalankan amanah UU Otsus Papua.

“Pemekaran bakal membuat OAP semakin terpinggirkan. Mereka terancam dirampas hak-haknya, didiskriminasi dan menjadi korban tindak kekerasan. Karena itu, MRP menolak rencana pemekaran tersebut,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top