HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Solidaritas Pembela Aktivis HAM: Veronika Koman bukan provokator dan penyebar hoax

Veronica Koman (memegang poster paling depan) ikut dalam aksi tidur di depan Istana Negara menuntut penyelesaian kasus Paniai Berdarah Desember 2014 – Jubi/Zely A

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Informasi terkait Papua yang diposting Veronika Koman, S.H melalui akun twitternya @VeronicaKoman adalah valid dan terverifikasi. Selain itu tindakan Koman melalui postingan media sosial tersebut merupakan bentuk upayanya sebagai pembela hak asasi manusia dalam memajukan hak asasi manusia.

Hal itu dinyatakan oleh Solidaritas Pembela Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pernyataan persnya yang diterima Jubi, Senin (9/9/2019).  “Tindakan Veronica Koman saat menyampaikan data dan informasi melalui postingan media sosial merupakan bentuk upaya turut serta dari Pembela HAM, bukan upaya provokasi, menyebarkan ujaran kebencian, dan menyiarkan berita bohong,” ujar Andi Irfan Junaeddi mewakili Solidaritas.

Veronika Koman diumumkan menjadi tersangka oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Surabaya, Rabu (4/9) lalu. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) menudingnya sebarkan hoaks dan provokasi terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya. “VK salah satu yang aktif membuat provokasi, di dalam maupun luar negeri untuk menyebarkan hoaks, dan provokasi [di media sosial],” kata Irjen Pol Luki Hermawan dikutip Tirto.id.

Sejumlah tiga delik disangkakan kepadanya, pasal berlapis: UU ITE, Pasal 160 KUHP soal penghasutan, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Loading...
;

Diantara postingan-postingan yang membuat Koman dijadikan tersangka itu berdasarkan pantauan tim Solidaritas yaitu 1. Mobilisasi aksi monyet turun ke jalan untuk besok di Jayapura (18 Agustus 2019); 2. Momen polisi mulai tembak asrama Papua. Total 23 tembakan dan gas air mata. (17 Agustus 2019); 3. Anak-anak tidak makan selama 24 Jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa (19 Agustus 2019); 4. 43 Mahasiswa Papua ditangkap tanpa alasan yang jelas, 5 terluka, 1 terkena tembakan gas air mata (19 Agustus 2019).

“Keseluruhan postingan tersebut hanyalah memuat informasi seputar fakta yang terjadi terkait kericuhan di Asrama Papua Surabaya tanggal 16 Agustus 2019 lalu, yang diperoleh dari mahasiswa Asrama Papua Surabaya yang mengalami kejadian kericuhan langsung di lapangan. Artinya, informasinformasi itu valid dan terverifikasi,” ujar Andi Irfan yang juga Sekjend Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Surabaya itu.

Kuasa hukum dan Pembela HAM

Solidaritas Pembela Aktivis HAM juga mengingatkan bahwa sejak tahun 2018 hingga saat kericuhan terjadi di Asrama Papua Surabaya bulan Agustus lalu, Veronica Koman adalah advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum mahasiswa dan aktivis Papua.

Sehingga saat Veronica Koman intens menyampaikan informasi seputar data dan fakta saat kericuhan terjadi melalui media sosial, yang bersangkutan bertindak sebagai kapasitasnya sebagai kuasa hukum mahasiswa dan aktivis Papua di Asrama Papua, Surabaya untuk melindungi kliennya yang saat itu berada di Asrama Papua.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 16 menyebutkan ‘Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang persidangan’. Mahkamah konstitusi dalam putusan No 88/PUU-X/2012 memperkuat bahwa tidak hanya dalam persidangan namun juga diluar persidangan tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana berkaitan dengan menjalankan profesinya juncto Pasal 50 KUHP,” ungkap Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, yang juga bagian dari tim Solidaritas tersebut.

Tindakan Veronica Koman itu menurut tim Solidaritas merupakan bentuk upaya turut serta dari Pembela HAM dalam memberikan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM dalam bentuk menyampaikan laporan pelanggaran HAM, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan HAM, melakukan penelitian HAM, melakukan pendidikan HAM, dan terutama melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

“Tindakan Veronica tersebut telah dijamin dalam Pasal 100, 101, 102, dan 103 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga sama sekali bukanlah perbuatan tindak pidana,” lanjut Usman.

Tim yang dibentuk pada 6 September 2019, di hari kepergian Munir S.H, seorang pembela HAM, itu ditujukan khusus untuk mengadvokasi Veronika Koman secara hukum dan pembela HAM Papua lainnya.

Mereka menilai tindakan Polda Jawa Timur menetapkan Veronika Koman sebagai Tersangka adalah kekeliruan dan ancaman bagi aktivis pembela Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

“Tindakan Veronika Koman bukan tindak pidana karena dalam UUD RI 1945 pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;” ujar Ade Wahyudin, anggota tim yang juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan meminta semua pihak tidak mengaitkan penetapan tersangka terhadap Veronica dengan pekerjaannya sebagai aktivis hak asasi manusia (HAM). “Jangan dikait-kaitan dengan posisi pekerjaan dia yang lain,” ujarnya seperti dikutip dari jpnn.com, Sabtu (7/9).(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top