Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sosialisasi pemilu diintensifkan di perkotaan

Acara dengar pendapat mengenai pemilu di Kota Manokwari, Rabu (20/2/2019) – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua menganggarkan lebih dari Rp 16 miliar untuk melatih petugas pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Dukungan anggaran besar tersebut sebagai komitmen untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas.

“Kami juga sudah bersurat kepada pengurus parpol (partai politik) agar menyiapkan saksi yang hendak dilatih. Berdasarkan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pengaman (pemilu) terdepan ialah saksi parpol dan pengawas TPS,” kata anggota Bawaslu Papua, Jamaludin Ladorua, saat dengar pendapat dengan anggota DPR RI, Sulaeman Hamzah, Rabu (20/2/2019).

Papua masih masuk jajaran provinsi terawan dalam Pemilu 2019. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di antaranya menyebut karena masih diberlakukannya sistem noken. Akan tetapi, sistem ikat suara itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi di Kabupaten Merauke.

“Kabupaten Merauke sudah tidak memberlakukan sistem noken. Jadi, semua pihak fokus kepada proses dan tata cara pemungutan suara (sistem coblos),” ujar Jamaludin.

Dengar pendapat dihadiri sekitar 200 orang. Penyelenggara beserta pengawas pemilu hingga pejabat kepolisian dan kejaksaan Merauke turut menghadiri pertemuan tersebut.

Loading...
;

Jamaludin memastikan tidak ada kepentingan politik tertentu walaupun acara itu difasilitasi oleh seorang anggota DPR RI. Dia bilang sudah menjadi kewajiban setiap legislator mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk permasalahan pemilu.

“Fungsi DPR ialah legislasi, controlling serta budgeting, dan itu harus dilaksanakan secara kontinu. Jadi, seorang wakil rakyat harus turun ke lapangan agar mengetahui dan memperjuangan keinginan masyarakat,” jelasnya.

Bagi Jamaludin, dengar pendapat ini juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan pengawasan pemilu, sekaligus mengklarifikasi berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Lukas Alexander Sinuraya, mengatakan KPU dan Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas. Mereka membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat.

“Perlu dukungan semua pihak agar pemilu berlangsung sukses.”

Jangan apriori

Pihak penyelenggara pemilu juga terus menyosialisasikan tata cara pencoblosan terhadap lima surat suara pemilu. Sosialisasi digencarkan mengingat rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam setiap pemilu di Merauke.

“Kami intens melakukan sosialisasi karena terdapat beberapa permasalahan, terutama partispasi masyarakat yang masih minim,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merauke, Muhar Zein.

Zein mengungkapkan partisipasi masyarakat perkotaan cenderung lebih rendah daripada perdesaan. Warga di kampung-kampung terlihat lebih proaktif dalam mengecek nama mereka dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka juga antusias untuk mengetahui teknis pemungutan suara pada pemilu.

“Masyarakat kota masih malas tahu sehingga sosialisasi perlu digenjot.”

Zein berharap masyarakat berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2019. Karena itu, para pemilik hak suara diimbau untuk datang ke TPS dan melakukan pencoblosan pada 17 April mendatang.

Untuk menggenjot tingkat partisipasi pemilih, KPU Merauke juga merekrut sebanyak 55 relawan demokrasi. Mereka membantu memperkuat sosialisasi yang digelar penyelenggara pemilu.

“Para relawan terus bergerak. Mereka mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya di TPS,” kata Zein. (*)

Editor: Aries Munandar

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top