HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Spanduk dan Poster Kampanye di Papua Sulit Diterbitkan

Ilustrasi: APK peserta Pemilu 2019 di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura. – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua kesulitan menertibkan alat peraga kampanye luar ruang yang dipasang secara serapangan dan melanggar aturan. Peserta Pemilihan Umum cenderung membandel dan mengabaikan teguran atas pelanggaran aturan pemasangan alat peraga kampanye.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua, Anugrah Pata menyatakan pemasangan alat peraga kampanye (APK) luar ruang yang melanggar aturan tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Akan tetapi, Bawaslu Papua tidak memiliki cukup wewenang untuk menertibkan spanduk, poster, atau baliho kampanye  yang melanggar aturan pemasangan APK itu.

Bawaslu hanya berwenang untuk langsung menurunkan APK pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pada masa kampanye ini, Bawaslu hanya dapat memberikan peringatan tertulis kepada peserta pemilu yang melanggar aturan pemasangan APK. Jika setelah teguran ketiga peserta pemilu tetap abai, Bawaslu harus meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menurunkan alat peraga kampanye yang melanggar.

“Pengalaman teman-teman di daerah, misalnya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, pihak Satpol PP tidak bisa menurunkan spanduk, poster, atau baliho kampanye karena tidak memiliki dana operasional untuk menertibkan APK. Beberapa APK yang melanggar dan sudah diturunkan juga kerap dipasang lagi oleh peserta pemilu,” kata Anugrah di Jayapura, Kamis (28/2/2019). Celah itu membuat banyak pelanggar tata cara pemasangan APK lolos dari sanksi.

Loading...
;

Berkaca dari pengalaman 2014, Anugrah menyatakan Bawaslu Papua mempertimbangkan untuk mengumumkan identitas peserta pemilu yang melanggar aturan pemasangan APK. “Pada Pemilu 2014, kami menggunakan metode sanksi sosial. Semua APK yang melanggar kami rekap dan kami publikasikan di media. Biarkan publik menilai kalau belum duduk di DPR saja, calon legislatif (caleg) itu sudah melanggar, apalagi kalau terpilih,” kata Anugrah kepada Jubi.

Dalam maka kampanye yang akan diikuti dengan masa tenang, peran pemerintah daerah menentukan dalam upaya penertiban APK luar ruang. Di Kabupaten Mimika, Papua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mewajibkan pemasang APK membayar uang jaminan senilai Rp50 ribu per unit. Kepala Dinas PMPTSP Mimika, Lopianus Fuakubun menyatakan uang jaminan itu akan dipakai untuk membongkar APK pada masa tenang nanti.

“Kalau pemilik APK (caleg) membongkar sendiri APK miliknya, dan melampirkan bukti pembongkaran, uang itu akan dikembalikan,” kata Fuakubun belum lama ini. Menurutnya, kebijakan PMPTSP Kabupaten Mimika itu telah disampaikan kepada KPU Mimika, dan telah diinformasikan kepada setiap peserta pemilu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top