Sulsel minta Kemenpupr keluarkan sanksi pengembang nakal

Sulsel minta Kemenpupr keluarkan sanksi pengembang nakal

Hunian perumahan, pixabay.com

Para pengembang perumahan di daerah itu belum memberikan perlindungan yang maksimal untuk konsumen, termasuk mengenai kelengkapan administrasi.

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Makassar, Jubi – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar memberikan sanksi kepada pengusaha pengembang ‘nakal’ yang selama ini merugikan konsumen.

“Pemerintah harus memberikan sanksi, dan sebaliknya pemerintah juga harus bisa memberikan penghargaan kepada produsen atau pengembang yang mampu memberikan pemenuhan untuk konsumen,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni, saat acara Fokus Grup Discussion Advokasi dan Penyusunan Subtansi Rencana Aksi Perlindungan Konsumen Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Makassar, Rabu, (27/2/2019).

Baca juga : Alih fungsi lahan untuk pengembangan Kota sebabkan banjir

Bakti mengatakan para pengembang perumahan di daerah itu sudah hampir 20 tahun belum memberikan perlindungan yang maksimal untuk konsumen, termasuk mengenai kelengkapan administrasi.

“Kami harus memberikan upaya untuk perlindungan konsumen. Masyarakat selama ini belum tahu apa yang menjadi haknya, kami juga belum fokus untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat,” ujar Bakti menjelaskan.

Baca juga : Warga SP-7 pertanyakan realisisasi bantuan perumahan

Menurut Bakti, masyarakat saat ini sudah cukup cerdas untuk melihat proses pengembangan khusus perumahan. Namun yang di sisi lain peran pemerintah pusat dinilai belum maksimal memperhatikan hak konsumen terhadap pihak developer.

Padahal, seharusnya pembelian rumah harus ada sertifikat laik fungsi (SLF) untuk konsumen. Dengan begitu jika developer mau membangun tidak boleh sembarang mencetak spanduk untuk penjualan jika belum memiliki sertifikat itu.

Dibutuhkan ketegasan dan tindakan bagi pihak pengembang yang menjual rumah tidak sesuai dengan fasilitas ataupun ketentuan yang dicantumkan pada brosur atau iklan yang diedarkannya.

Ia berharap pihak Kementerian PUPR agar dapat melaksanakan kegiatan secara intensif di Sulsel, apalagi hampir semua kegiatan yang dilaksanakan di daerah ini selalu berhasil.

“Tidak ada itu kegiatan yang dilakukan di Sulawesi Selatan tidak berhasil, dengan cara yang gampang yakni menciptakan suasana yang sangat kondusif,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)