Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Surat Dirjen Otda jadi dasar pemberhentian anggota DPR Papua

Sekwan DPR Papua, DR. Juliana Waromi, SE, M.Si (kelima dari kiri) bersama anggota DPR Papua dari parpol dan kursi pengangkatan periode 2014-2019 – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua, Juliana Waromi, mengatakan, pemberhentian 14 anggota DPR Papua periode 2014-2019 sudah dikakukan sesuai aturan. Landasannya adalah surat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 10 Oktober 2019.

Dalam surat yang ditujukan kepada gubernur Papua itu menyebutkan akhir masa jabatan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan jatuh pada  31 Oktober 2019.

Mendagri berpandangan tak ada masa perpanjangan jabatan meskipun para anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan mengucapkan sumpah/janji pada 13 Desember 2017.

“Surat dari Dirjen Otda terkait penyampaikan keputusan Mendagri sudah ada, sudah jelas. Kini kami menunggu Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Mendagri. Informasi yang disampaikan ke saya, SK pemberhentian itu sudah ada di Sekjen. Tinggal diserahkan ke Menteri kemudian di kirim,” kata Julia Waromi, Jumat (22/11/2019).

Loading...
;

Menurut Sekwan, ia juga telah menjelaskan hal tersebut kepada para anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan beberapa hari lalu.

“Saya tanyakan apakah ada dasar (hukum) sehingga menuntut saya terkait gaji dan lainnya? Saya harus butuh dasar hukum. Kalau saya berikan uang sekarang dan jadi temuan, siapa yang akan bertanggung jawab? Mereka mesti kembalikan,” ujarnya.

Terkait perkiraan pelantikan anggota DPR Papua periode 2019-2024, Sekwan DPR  mengaku belum bisa memastikan karena kewenangan itu ada pada gubernur Papua.

Akan tetapi Perdasus 14 kursi pengangkatan DPR Papua yang disahkan beberapa waktu lalu belum diregistrasi Kemendagri.

“Sudah disampaikan ke Jakarta (Kemendagri), Jakarta kirim kembali untuk direvisi, ada poin-poin yang diminta Kemendagri dimasukkan. Revisi sudah dilakukan dan sudah dikirim kembali ke Jakarta, akan tetapi belum diregistrasi hingga kini,”ujarnya.

Sementara itu, ketua sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, jika nantinya anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan kembali ada di Parlemen Papua, mereka dapat membentuk fraksi sendiri.

“Ini yang tidak ada pada periode 2014-2019. Nantinya jika anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan kembali ada di DPR Papua, maka akan ada sembilan fraksi,” kata Jhony Banua Rouw.

Menurutnya, enam fraksi merupakan murni dari setiap parpol yang perolehan kursinya mencukupi membentuk fraksi, dua fraksi merupakan gabungan parpol dan satu fraksi adalah anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan.

“Dasar hukum anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan membentuk fraksi sendiri adalah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2008 yang menyebut perwakilan adat dapat membentuk fraksi sendiri,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top