HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tak ada solusi kongkrit dari pertemuan Forkopimda Papua Barat

Parlemen jalanan dan pemuda adat di Manokwari protes pertemuan unsur pimpinan di Manokwari untuk menyikapi situasi di wilayah Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Sejumlah organisasi pemuda lokal bersama Parlemen jalanan (parjal) di Manokwari, mengkritisi pertemuan para petinggi TNI/Polri, pemerintah dan tokoh-tokoh perwakilan elemen masyarakat dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat yang berlangsung Rabu (21/8/2019) kemarin di salah satu hotel di Manokwari.

Ronald Mambieuw, panglima parlemen jalanan di Manokwari mengatakan, rapat forkopimda yang digelar bukan solusi untuk kembalikan harga diri Orang Asli Papua yang disayat dengan kalimat-kalimat rasis.

Bahkan, dalam forum tersebut para tokoh yang dihadirkan, dinilai tidak dapat memberikan kepastian dan jaminan untuk mengobati luka Orang Papua.

“Bagi kami, rapat forkopimda itu sarat rekayasa dan terkesan dipaksa, karena tidak semua perwakilan organ pemuda dan kelompok akar rumput dihadirkan. Tidak ada solusi kongkrit dalam forum itu, malah dibahas tentang proses hukum paska ricuhnya demonstrasi,” ujar Ronald kepada wartawan di Manokwari Rabu malam.

Loading...
;

Diapun meminta Gubernur Papua Barat dan Kapolda tidak serta merta mengeluarkan perintah untuk memproses hukum warga yang secara spontan meluapkan kekecewaan mereka saat terlibat demonstrasi di Manokwari yang berujung ricuh.

“Informasi yang kami terima, ada warga ditangkap karena diduga terlibat dalam pembakaran gendung kantor DPR Papua Barat. Ini akan memicu masalah baru, karena akar persoalan di Malang dan Surabaya belum selesai ditangani Polisi, kenapa terlalu cepat menangkap warga Papua yang hanya kena dampak?” ujarnya.

Dia juga mendesak Kapolda Papua Barat untuk menarik kembali penambahan 1000 personel BKO dari Papua Barat, dengan batas waktu satu minggu ini.

“Kami minta Kapolda segera kirim kembali Bantuan Keamanan Operasi (BKO) dalam waktu satu minggu. Karena itu bukan solusi untuk mendamaikan Papua tapi memperpanjang persoalan. Orang Papua tidak butuh senjata, tapi orang Papua butuh dihargai sebagai manusia,” ujarnya.

Sementara, Daud I.Yelimolo koodinator Pemuda Adat di Manokwari, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua Barat jangan paksakan orang Papua untuk terima ‘permohonan maaf’. Karena ujaran rasis kerab kali dilontarkan dan hal itu menjadi dendam yang terus bertumpuk.

Menurut Daud, puncak dendam itupun akhirnya meletus  tidak terbendung dalam demonstrasi Mahasiswa. Terlihat jelas, tidak ada yang perintahkan untuk merusak atau membakar, tapi kejadian itu merupakan luapan dendam yang tersimpan lama.

“Jadi dalam konteks ini bagi saya, Polisi dan Pemerintah harus melakukan analisa tentang substansi masalah, sebelum menawarkan perdamaian. Cukup sudah, karena minta maaf tidak selesaikan masalah,” ujarnya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top